Kebijakan Umum Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Kota Palangka Raya

Kontribusi dari Martiana Winarsih, 27 November 2019 00:23, Dibaca 2 kali.

MMCKalteng, Palangka Raya –  Komitmen pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah diamanatkan dalam UUD 1945 . Hal ini disampaikan oleh Kristub Subur saat memberikan materi tentang Kebijakan Umum Perencanaan dan Penganggaran Responsig Gender sebagai narasumber dari Bappeda Kota Palangka Raya pada saat kegiatan Sosialisasi OPD Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), Selasa (26/11/2019) di Aula BP PAUD Diknas Kalteng.

(Baca Juga : Wabup Kembali Ingatkan Visi dan Misi )

Lanjut Kristub dalam paparannya, bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan pembangunan.

Tujuan dari pengarusutamaan gender untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat  yang partisipatif.

Namun dalam tahap implementasinya masih ada permasalahan dalam pengarusutamaan gender antara lain  : masih terdapat kelompok penduduk (perempuan)  yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup, pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender.

PPRG merupakan bentuk implementasi dari penganggaran berbasis kinerja dimana pengelolaan anggaran menggunakan analisis gender pada input, output dan outcome pada perencanaan dan penganggaran serta mengintegrasikan aspek keadilan (equity)  sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi, efesiensi dan efektifitas.

Dengan demikian Anggaran Responsif Gender (ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis kinerja lebih berkeadilan, jelas Kristub. ( MC. Isen Mulang)