Perlu Evaluasi Status Karhutla

Kontribusi dari Martiana Winarsih, 08 September 2019 18:24, Dibaca 48 kali.

MMCKalteng, Palangka Raya – Kesiapan Tim Satgas Karhutla serta semua pihak terkait dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kota Palangka Raya terus ditingkatkan. Terlebih kabut asap imbas dari sejumlah peristiwa Karhutla, yang terjadi di Kota Palangka Raya maupun kabupaten lainnya di Kalteng, kembali terjadi. Meski wilayah Kota Palangka Raya sudah dikepung dengan kabut asap akibat Karhutla, namun status kebencanaanya masih belum bisa dinaikkan.

(Baca Juga : Kasat Resnarkorba : Peran Aktif Orang Tua Awasi Pergaulan Anak)

“Kalau kita lihat tiga hari terakhir ini kabut asap terus menyaput. Ini bisa jadi bahan evaluasi pemerintah daerah dalam menaikan status,” ungkap anggota DPRD Palangka Raya, Noorkhalis Ridha, saat di konfirmasi, Minggu (8/9/2019). Menurutnya evaluasi untuk menaikan status kebencanaan karhutla di wilayah Kota Palangka Raya sudah ada dasar. Dimana dampak kabut asap sudah mulai berimbas pada berbagai aktivitas masyarakat maupun perekonomian.

“Seperti gagalnya lending  pesawat Garuda di Bandara Tjilik Riwut beberapa waktu lalu. Belum lagi, apabila asap terus pekat, maka bakal ada kebijakan pada bidang pendidikan,” tambah Ridha.

Disebutkan, kunci perlunya menaikan status karhutla ini, terletak pada sisi pemerintah Kota Palangka Raya, terutama dengan melihat pada pengaruh dampak kabut asap pada bidang pendidikan dan kesehatan.

“Saya pikir pemerintah kota harus bijak. Kalau melihat asap sudah pekat dalam beberapa hari maka langsung saja eksekusi untuk memutuskan. Jangan hanya melihat pada satu sisi saja,” ucap Ridha.

Hingga saat ini tambah dia, status kebencanaan di Palangka Raya masih siaga Karhutla. Padahal, apabila melihat  kondisi  status udara  yang  mulai memburuk, maka untuk menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla bisa saja dilakukan.

“Ya, memang untuk memutuskan semua itu  memerlukan evaluasi. Jadi semua tergantung bagaimana pemerintah daerah bersama instansi terkait untuk segera mengambil kebijakan tersebut,” tandasnya. (MC. Isen Mulang.1)