Pemkab Barito Utara Perkuat Koordinasi Penanganan Karhutla

Kontribusi dari Diskominfo Barito Utara, 30 September 2026 13:00, Dibaca 107 kali.

MMCKalteng - Muara Teweh - Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Evaluasi dan Koordinasi Penanganan Peningkatan Eskalasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Ruang Rapat A Setda Lantai I, Rabu (30/9/2026). Rapat ini menjadi langkah untuk memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan penanganan karhutla berjalan cepat dan terpadu.

Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan saat membacakan pidato Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menyampaikan bahwa karhutla masih terjadi di sejumlah wilayah, ditandai dengan keberadaan hotspot dan kebakaran bawah permukaan yang berpotensi menimbulkan kabut asap serta berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

(Baca Juga : Disbudpar Prov. Kalteng Laksanakan Penyembelihan Hewan Kurban)

“Penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat dan proaktif, tidak menunggu api membesar atau meluas. Setiap laporan mengenai api, asap maupun indikasi kebakaran harus segera diverifikasi dan ditindaklanjuti,” ujar Felix.

Dalam rapat tersebut, sejumlah OPD menyampaikan perkembangan penanganan karhutla. BPBD memaparkan kondisi hotspot, kejadian dan luasan karhutla, sementara Dinas Kesehatan melaporkan perkembangan layanan kesehatan dan kasus ISPA serta kesiapan pos kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup menyampaikan hasil pemantauan kualitas udara yang berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Dinas Pendidikan memastikan keberlangsungan kegiatan belajar, sedangkan BMKG memaparkan perkembangan cuaca dan potensi curah hujan di wilayah Barito Utara.

Berdasarkan hasil evaluasi dan paparan OPD, Pemkab Barito Utara menilai status tanggap darurat karhutla perlu tetap dipertahankan mengingat potensi kebakaran masih berlangsung hingga Oktober dan parameter penanganan masih terpenuhi. Status tanggap darurat karhutla diperpanjang terhitung 2 Oktober hingga 15 Oktober 2026.

Bupati Barito Utara menekankan pentingnya peran camat, kepala desa, dan lurah sebagai garda terdepan dalam menerima, memverifikasi, serta menindaklanjuti laporan masyarakat terkait karhutla. Sinergi lintas sektor dan respons cepat di lapangan diharapkan dapat mencegah kebakaran meluas sekaligus melindungi masyarakat dan lingkungan. (Ummi/Rina - Dok: Yuli_Diskominfosandi/2026)/Edt:UL