Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Gubernur dan Wagub Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden

Kontribusi dari Ika Alqinaya, 14 Agustus 2026 14:50, Dibaca 153 kali.

MMCKalteng – Palangka Raya – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2026, yang digelar di Ruang Rapat Paripurna Lantai III Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Jumat (14/8/2026).

Turut hadir Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong, Wakil Ketua I Riska Agustin, Wakil Ketua II Muhammad Ansyari, Wakil Ketua III Junaidi, unsur Forkopimda, Asisten dan Staf Ahli Gubernur, Anggota DPRD Provinsi Kalteng, serta Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

(Baca Juga : Gubernur Kalteng dan Kejaksaan Teken PKS Jaksa Garda Desa dan Koperasi Merah Putih)

Dalam kesempatan tersebut, peserta rapat paripurna menyaksikan dan mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif selama 21 bulan pemerintahan atau 663 hari sejak dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kebijakan tersebut diarahkan untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan strategis nasional sekaligus membangun fondasi pembangunan jangka panjang.

“Dalam 21 bulan ini, atau 663 hari, pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif. Artinya, rata-rata setiap lima hari kita melaksanakan satu kebijakan transformatif,” ujar Presiden.

Presiden menjelaskan, sejumlah kebijakan tersebut telah memberikan hasil di berbagai sektor. Salah satunya adalah pencapaian swasembada delapan komoditas pangan dalam waktu satu tahun, lebih cepat dari target awal yang diperkirakan membutuhkan waktu empat hingga lima tahun.

Delapan komoditas tersebut meliputi beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Pemerintah juga menyederhanakan tata kelola penyaluran pupuk dengan menghapus 145 aturan serta menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen.

Di sektor energi, pemerintah mendorong peningkatan kemandirian melalui penerapan Biodiesel B50. Presiden menyampaikan bahwa sejak 1 Juli 2026 Indonesia tidak lagi mengimpor solar. Kebijakan tersebut disebut mampu menghemat devisa sekitar Rp170 triliun.

“Mulai 1 Juli 2026, kita tidak lagi mengimpor solar. Kita telah mencapai swasembada solar dan kita menghemat devisa kurang lebih Rp170 triliun,” kata Presiden.

Sejumlah program lainnya juga terus dijalankan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih dan mengoperasikan 10.000 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Di bidang pendidikan, pemerintah melakukan perbaikan terhadap 71.744 sekolah pada 2026.

Sementara di sektor kesehatan, Program Cek Kesehatan Gratis terus diperluas. Presiden menyebut program tersebut telah menjangkau sekitar 108 juta orang sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Meski demikian, Presiden menegaskan berbagai capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah berpuas diri. Masih terdapat sejumlah persoalan yang harus diselesaikan, mulai dari kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, hingga pemberantasan korupsi.

Pemerintah juga akan terus melakukan penertiban terhadap pertambangan ilegal dan penyelundupan yang berpotensi merugikan negara.

“Selama pekerjaan itu masih ada, Pemerintah dan seluruh lembaga negara tidak boleh berpuas diri,” tegas Presiden.

Presiden menekankan bahwa pembangunan Indonesia merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara, dunia usaha, dan masyarakat perlu bekerja secara terpadu untuk memastikan berbagai program pembangunan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Berbagai kebijakan transformatif yang telah dijalankan, menurut Presiden, merupakan bagian dari upaya meletakkan fondasi bagi Indonesia yang lebih mandiri, kuat, dan sejahtera serta memastikan pembangunan terus berlanjut untuk kepentingan generasi mendatang. (IAQ/Foto: Isn)