Implementasi Biofuel B-50, Bupati Seruyan Hadiri Audiensi DEN–AKPSI, Dorong Peran Daerah Penghasil Sawit

Kontribusi dari Diskominfo Kabupaten Seruyan, 02 Juni 2026 16:05, Dibaca 208 kali.

MMCKalteng – Jakarta – Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda, menghadiri rapat audiensi antara Dewan Energi Nasional (DEN) dan Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) yang digelar di Ruang Rapat Lantai 5 Sekretariat Jenderal DEN, Gedung Widjajono Partowidagdo, Jakarta Selatan, Selasa (2/6/2026). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis terkait pengembangan industri kelapa sawit dan implementasi program Biofuel B-50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari permohonan AKPSI kepada DEN untuk membahas kesiapan daerah penghasil sawit dalam mendukung kebijakan biofuel berbasis kelapa sawit. Rapat dipimpin oleh Koordinator Bulanan Anggota Pemangku Kepentingan DEN dan dihadiri anggota DEN, perwakilan kementerian terkait, serta kepala daerah yang tergabung dalam AKPSI dari berbagai wilayah di Indonesia.

(Baca Juga : Lembaga Keuangan Non Bank Juga Salurkan Modal Usaha Rp. 1,2 Miliar)

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Seruyan menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Seruyan mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam pengembangan energi baru terbarukan, termasuk implementasi program Biofuel B-50. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap kemandirian energi nasional, tetapi juga membuka peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah penghasil sawit.

"Kabupaten Seruyan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, kami menyambut baik program Biofuel B-50 karena dapat meningkatkan nilai tambah komoditas sawit, memperkuat perekonomian daerah, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi petani dan masyarakat," ujar Ahmad Selanorwanda.

Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan petani dalam memastikan implementasi program berjalan optimal. Menurutnya, keberhasilan program biofuel sangat bergantung pada dukungan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari sektor hulu hingga hilir.

"Kami berharap kebijakan yang disusun nantinya benar-benar memperhatikan kondisi daerah penghasil sawit. Dengan kolaborasi yang baik, program ini dapat berjalan efektif sekaligus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Dalam audiensi tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan. Salah satunya adalah koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Pertanian terkait pemanfaatan serta optimalisasi lahan sawit rakyat. Selain itu, turut dibahas pengawasan harga tandan buah segar (TBS) agar petani memperoleh harga yang adil dan stabil di tengah dinamika pasar.

DEN juga menyampaikan rencana koordinasi dengan PT Agrinas Palma Nusantara (APN) untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sawit nasional. Upaya tersebut dinilai penting guna menjamin ketersediaan bahan baku yang memadai dalam mendukung target implementasi Biofuel B-50 di masa mendatang.

Pembahasan lainnya menyangkut evaluasi mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit. Dalam forum tersebut, berbagai daerah penghasil sawit menyampaikan harapan agar formula perhitungan DBH dapat memberikan porsi yang lebih proporsional dan berkeadilan bagi daerah yang berkontribusi terhadap produksi sawit nasional.

Menanggapi hal tersebut, DEN menyatakan akan menjembatani koordinasi antara AKPSI dan Kementerian Keuangan untuk membahas berbagai masukan yang disampaikan daerah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sektor perkebunan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Selain membahas sektor perkebunan, DEN juga mendorong AKPSI untuk mengidentifikasi potensi lahan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan industri pengolahan sawit terpadu. Pengembangan kawasan tersebut tidak hanya difokuskan pada industri hilir sawit, tetapi juga pada pemanfaatan energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm).

Bupati Seruyan menyambut baik gagasan tersebut dan menilai bahwa pengembangan industri hilir di daerah akan memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap komoditas sawit sekaligus menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

"Kami berharap daerah penghasil sawit tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga dapat berkembang menjadi pusat industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat daya saing daerah. Ini akan menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," ungkapnya.

Melalui audiensi ini, diharapkan berbagai aspirasi dan masukan dari daerah penghasil sawit dapat menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional di bidang energi dan perkebunan. Dengan dukungan seluruh pihak, implementasi program Biofuel B-50 diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, serta mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di daerah-daerah penghasil sawit, termasuk Kabupaten Seruyan. (MMCSeruyan/IH)/Edt:UL