Disbun Prov. Kalteng Fasilitasi Pertemuan Tim Gugus Tugas Monitoring Harga TBS

Kontribusi dari Dinas Perkebunan Kalteng, 20 Juni 2022 16:35, Dibaca 364 kali.

MMCKalteng – Palangka Raya – Dinas Perkebunan (Disbun) Prov. Kalteng memfasilitasi pertemuan tim gugus tugas monitoring harga Tandan Buah Segar (TBS) produksi pekebun dan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH), bertempat di aula Disbun Prov. Kalteng, Senin (20/6/2022). Plt. Kadisbun Prov. Kalteng H Rizky R Badjuri didampingi Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Agus Candra, berkesempatan membuka pertemuan dan menyampaikan agenda pembahasan, yakni monitoring harga TBS, serapan TBS oleh Pabrik Kelapa Sawit (PKS), data PKS dan perizinan, serta sosialisasi untuk pendaftaran PKS pada aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dan SIMIRAH, serta tindak lanjut Permentan Nomor 01 Tahun 2018.

Dalam sambutannya Plt. Kadisbun Prov. Kalteng mengatakan pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 112/KB.120/M/6/2022 tanggal 9 Juni 2022 tentang Pengawalan Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

(Baca Juga : BKD Prov. Kalteng Laksanakan Pemetaan Potensi dan Kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah)

“Hal ini dimaksudkan dalam upaya pengawalan harga pembelian TBS, monitoring dan pengawasan terhadap percepatan penyerapan TBS oleh PKS, pelaksanaan Peraturan Gubernur dan percepatan penyusunan Peraturan Gubernur sebagai tindak lanjut Permentan Nomor 01 tahun 2018,” ucap Rizky.

"Dengan adanya pertemuan ini diharapkan dapat mendorong percepatan ekspor Crude Palm Oil (CPO), mendorong pembentukan/penguatan kelembagaan dan fasilitasi kemitraan dengan PKS, serta mendorong PKS terintegrasi dengan industri hilir minyak goreng untuk mendaftar dalam aplikasi SIMIRAH," tegasnya.

Turut hadir sebagai narasumber, tim Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, Pusat Data dan Informasi Kemenperin RI, serta Deputi Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hadir pula dinas kabupaten yang membidangi perkebunan, asosiasi pekebun, perusahaan mitra, perwakilan petani plasma, perwakilan koperasi, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalteng, serta tim gugus tugas monitoring harga TBS Pusat. (levri/edt:rkh)