Sekilas Info
Kontribusi dari Widianatalia, 21 November 2018 11:29, Dibaca 505 kali.
MMCKalteng – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menggelar kegiatan Pelatihan Pemanfaatan Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) di Aquarius Boutique Hotel, Rabu (21/11), yang diikuti oleh peserta yang terdiri dari Dinas PP-PA dan Bappeda Kabupaten/Kota serta Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah. Narasumber yang hadir dalam pembukaan kegiatan tersebut yaitu Sekretaris Deputi perlindungan Anak, Kementerian PP-PA RI Fakih Usman dan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Mokhamad Haris. Turut hadir juga Jony Anwar dan Sumarwanto selaku Fasilitator Nasional. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 21 – 23 November 2018.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas P3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dr. ADM. Tangkudung, M.Kes, yang dalam sambutannya menyampaikan pembangunan perlindungan anak bertujuan untuk memenuhi hak anak di Provinsi Kalimantan Tengah. Namun, masih banyak permasalahan terkait perlindungan anak di bidang kesehatan, pendidikan, pekerja anak, pencatatan kelahiran, kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya. Selain itu, permasalahan yang paling signifikan adalah belum adanya data dan informasi yang valid mengenai perlindungan anak sehingga sulit untuk mendapatkan gambaran mengenai kondisi anak di Provinsi Kalimantan Tengah yang sebenarnya.
Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan penyusunan indeks komposit kesejahteraan anak (IKKA) / perlindungan anak yang komprehensif dan berkesinambungan agar dapat memberikan gambaran mengenai kondisi anak baik dalam aspek kualitas maupun perlindungan khusus. IKKA menggunakan 5 (lima) dimensi dalam melakukan pengukuran yakni kelangsungan hidup, perlindungan, tumbuh kembang, partisipasi dan identitas, pungkas dr. ADM. Tangkudung.
Beliau juga berharap dengan indeks komposit hasil pelatihan ini dapat terlihat tren kondisi kualitas anak, perlindungan khusus anak dan kemiskinan pada anak di setiap tahunnya. Selain itu juga dapat dilakukan perbandingan antar Kabupaten/Kota. (Foto:Yudis)
