Wakil Bupati Gunung Mas Pimpin Rapat Raperda Badan Usaha Milik Daerah

Kontribusi dari DINAS KOMINFOSANTIK KAB. GUMAS, 31 Agustus 2021 21:02, Dibaca 95 kali.


MMCKalteng - Gunung Mas – Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P. Umbing memimpin rapat terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah di ruang rapat lantai 1 kantor Bupati, Selasa (31/8/2021). Rapat ini diikuti oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Lurand, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Richard, kepala perangkat daerah dan pihak terkait lainnya.

Rapat hari ini merupakan pembahasan Raperda antara tim penyusun produk hukum daerah terkait dengan PP 54 Tahun 2017,  yang mengamanatkan bahwa bentuk dari perusahaan daerah itu harus diubah sesuai dengan PP 54 menjadi Perumda atau Perusda itu pilihannya.

(Baca Juga : DWP Kapuas Gelar Lomba Vokal Solo)

Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P. Umbing, dalam rapat tersebut menyampaikan, "Sesuai petunjuk dari Bapak Bupati bahwa sepakat untuk merubahnya menjadi perseroan terbatas daerah (Perseroda) sama halnya seperti PT. Bank Kalteng. Ya bedanya dengan Perumda itu seratus persen saham pemerintah. Tetapi kalau dia Perseroda ini bisa saham orang lain dan seterusnya mengikuti aturan PT,” ujarnya.

Wakil Bupati juga menyampaikan sejak berdirinya Kabupaten Gunung Mas selalu memakai model Perumda, namun belum ada kemajuan yang signifikan.

“Kita ingin bagaimana caranya agar perusahaan ini bisa benar-benar bergerak maju bukan hanya untuk mencari pendapat asli daerah tetapi juga untuk bisa mengayomi usaha masyarakat seperti halnya sekarang. Kita punya program smart argo bagaimana peran dari Perusda ini,” ucap Wakil Bupati Gumas.


Efrensia L.P. Umbing menambahkan, Smart Agro itu bukan semata-mata budi daya tetapi pasarnya, pengawasannya dan sebagainya banyak hal yang bisa dilakukan kemitraan antara perusahaan dan masyarakat.

“Tentu kalau kita kembangkan penanganan jagung maka perusda yang penanganan paska panennya, paska panen itu mulai dari pemipilan, penjemuran, sampai penjualan” jelas Wabup Gunung Mas.

"Yang paling penting dalam hal seleksi dengan penuh kehati-hatian karena memacu profesionalisme pengurus perusahaan yang bisa dipercayakan terutama oleh pemegang saham lainnya selain dari Pemerintah Daerah," sambungnya.

Sementara itu Asisten Perekonomian dan Pembangunan Richard mengatakan, peraturan pemerintah daerah Nomor 54 Tahun 2017 penyusunan naskah akademik dan rancangan perda agar memenuhi ketentuan pasal 10 ayat 1 PP Nomor 54 Tahun 2017. Rancangan pendirian yang disampaikan oleh Kepala Daerah pada Menteri Dalam Negeri dengan melakukan penyampaian dokumen pendukung yang meliputi yang pertama adalah dokumen kebutuhan daerah, yang kedua analisa layanan usaha, ketiga ringkasan keuangan pemerintah daerah selama tiga tahun terakhir, yang keempat adalah dokumen Perda APBD tiga tahun terakhir, kelima dokumen RPJMD.

Lebih lanjut ia mengatakan, "Berdasarkan penilaian nanti, daerah bisa menyusun pendirian Perda dan pendirian badan usaha milik daerah perusahaan Gunung Mas perkasa harus ada hak sah akademisnya, setelah masa akademis baru kita masuk ke penyusunan Raperdanya dan baru pendirian badan usaha milik daerah," terangnya.

“Intinya ini akan menjadi satu kesatuan antara badan usaha dengan naskah akademis berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat 2 PP Nomor 54 Tahun 2017 pendanaan BUMD ditetapkan dengan perda, kemudian BUMD terdiri dari perusahaan umum daerah dan perusahaan perseorangan daerah,” pungkasnya. (Iswanto / Foto: Iswanto)

DINAS KOMINFOSANTIK KAB. GUMAS

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook