Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Ancaman/Bahaya Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor Tahun 2021

Kontribusi dari BPBPK PROV KALTENG, 15 Januari 2021 12:04, Dibaca 226 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya – Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Acara Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Ancaman/Bahaya Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor Tahun 2021. Rapat dilaksanakan secara virtual menggunakan Zoom Meeting, Jum`at (15/1/2021), dihadiri oleh BPBD Kabupaten dan Kota se-Kalimantan Tengah.

Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah H.Darliansjah dalam arahannya menyampaikan, ”Pada tahun 2020, telah dilaksanakan rangkaian rapat koordinasi untuk kesiapan menghadapi ancaman/bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem dan tanah longsor di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,“ ucapnya.

(Baca Juga : Penerapan Protokol Kesehatan di Masjid Al-Hikmah Palangka Raya)

“Deputi Bidang Pencegahan BNPB melalui surat Nomor B.194/BNPB/D II/PK.03.02/12/2020 tanggal 8 Desember 2020 Hal Peringatan Dini dan Langkah-Langkah Kesiapsiagaan Menghadapi Ancaman Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor, telah menyampaikan kepada seluruh Provinsi untuk melakukan langkah-langkah dalam menghadapi ancaman bencana banjir, banjir bandang dan tanah longsor, dimana pada butir 9 disebutkan: Apabila diperlukan, dapat menetapkan status darurat bencana dan pembentukan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana serta aktivasi rencana kontingensi menjadi rencana operasi,” sambungnya.

“Plt. Gubernur Kalimantan Tengah melalui surat Nomor 360/186/BPBPK tanggal 13 November 2020 Hal Kewaspadaan Terhadap Bahaya/Ancaman Banjir Tahun 2020/2021, diminta kepada Bupati/Walikota meningkatkan upaya-upaya, pemantauan dan penyebaran informasi potensi kejadian banjir sesuai dengan informasi dari BMKG sampai ke masyarakat pada tingkat RT/RW sehingga antisipasi terhadap kejadian banjir dapat dilakukan oleh masyarakat di tingkat RT/RW. Tindakan kewaspadaan dini, respon terhadap penyakit akibat banjir dan mengantisipasi gangguan kesehatan pada masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan Dinas Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu pada wilayah terdampak banjir baik SDM maupun obat-obatan. Peningkatan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota dalam kesiapsiagaan menghadapi bahaya/ancaman banjir, antara lain dengan TNI, Polri, SAR, ORARI, Lembaga Usaha, dan instansi/lembaga terkait lainnya. Pembentukan pos siaga banjir dengan petugas dari BPBD dan Dinas Kesehatan sehingga pemantauan dan penanganan terhadap potensi dan kejadian banjir bisa segera ditangani. Jika dipandang perlu, segera menetapkan status keadaan darurat bencana banjir dan mengaktivasi pos komando penanganan darurat bencana banjir untuk keterpaduan dalam penanganan keadaan darurat bencana banjir. Penyiapan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terancam dan terdampak banjir,“ lanjutnya.


“Perkembangan terkini kejadian bencana banjir di beberapa provinsi, khususnya di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Januari 2021, banjir melanda beberapa kabupaten/kota. Penegasan kembali langkah-langkah kesiapan Kabupaten/Kota dalam menghadapi bahaya/ancaman banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem dan tanah longsor. Meningkatkan pemantauan dan penyebaran informasi potensi kejadian banjir sesuai dengan informasi dari BMKG sampai ke masyarakat pada tingkat RT/RW. Meningkatkan kewaspadaan dini, respon terhadap penyakit akibat banjir dan mengantisipasi gangguan kesehatan pada masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan Dinas Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu pada wilayah terdampak banjir baik SDM maupun obat-obatan. Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota dalam kesiapsiagaan menghadapi bahaya/ancaman, antara lain dengan TNI, Polri, SAR, ORARI, Lembaga Usaha, dan instansi/lembaga terkait lainnya. Membentuk pos siaga banjir dengan petugas dari BPBD dan Dinas Kesehatan sehingga pemantauan dan penanganan terhadap potensi dan kejadian bencana bisa segera ditangani. Segera menetapkan status keadaan darurat bencana dan mengaktivasi pos komando penanganan darurat bencana untuk keterpaduan dalam penanganan keadaan darurat bencana. Menyiapkan lokasi pengungsian sesuai dengan protokol kesehatan. Menyiapkan kebutuhan dasar masyarakat yang terancam dan terdampak,“ imbuhnya.

Dari rangkaian Acara Rapat Koordinasi Kesiapan Menghadapi Ancaman/Bahaya Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem dan Tanah Longsor Tahun 2021, disimpulkan beberapa hal point penting diantaranya, Pertama sebagai tindak lanjut Surat Deputi Bidang Pencegahan BNPB Nomor B.194/BNPB/D II/PK.03.02/12/2020 tanggal 8 Desember 2020, Surat Plt. Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 360/186/BPBPK tanggal 13 November 2020 dan perkembangan terkini cuaca di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Berkomitmen Meningkatkan Kesiapan Menghadapi Bahaya/Ancaman Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem Dan Tanah Longsor Tahun 2021.

Kedua, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah mengambil langkah-langkah dalam menghadapi bahaya/ancaman banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem dan tanah longsor sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemantauan dan penyebaran informasi potensi kejadian banjir sesuai dengan informasi dari BMKG sampai ke masyarakat pada tingkat RT/RW.

2. Meningkatkan kewaspadaan dini, respon terhadap penyakit akibat banjir dan mengantisipasi gangguan kesehatan pada masyarakat serta meningkatkan kesiapsiagaan Dinas Kesehatan, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Puskesmas Pembantu pada wilayah terdampak banjir baik SDM maupun obat-obatan.

3. Meningkatkan sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota dalam kesiapsiagaan menghadapi bahaya/ancaman, antara lain dengan TNI, Polri, SAR, ORARI, Lembaga Usaha, dan instansi/lembaga terkait lainnya.

4. Membentuk pos siaga banjir dengan petugas dari BPBD dan Dinas Kesehatan sehingga pemantauan dan penanganan terhadap potensi dan kejadian bencana bisa segera ditangani.

5. Segera menetapkan status keadaan darurat bencana dan mengaktivasi pos komando penanganan darurat bencana untuk keterpaduan dalam penanganan keadaan darurat bencana.

6. Menyiapkan lokasi pengungsian sesuai dengan protokol kesehatan.

7. Menyiapkan kebutuhan dasar masyarakat yang terancam dan terdampak.

(Pky.15/1/2021 DewiS /foto/ Data:PusdalopsPBKalteng)

BPBPK PROV KALTENG

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Kalteng Bicara Baik.
Mari Jaga Lingkungan Kita.

Facebook