Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng Membuka Secara Langsung Rapat Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa TA 2020

Kontribusi dari Widia Natalia, 12 Desember 2020 11:38, Dibaca 129 kali.


MMCKalteng – Palangka Raya - Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Hamka mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran membuka secara langsung Rapat Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa TA 2020. Kegiatan ini dirangkai dengan Sosialisasi Permendes No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), bertempat di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu (12/12/2020).


Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Prov. Kalteng H. Rojikinnor dalam laporannya menyampaikan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Dana Desa Tahun 2020 merupakan implementasi dari Undang-Undang Desa sekaligus pengawalan pendampingan Dana Desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan tersebut sekaligus bentuk evaluasi, koordinasi semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penyaluran Dana Desa.

(Baca Juga : Pemprov Kalteng Akan Luncurkan DASHBOARD Capaian Kinerja Pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah)

H. Rojikinnor mengutarakan, kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Implementasi Dana Desa Tahun 2020 dan sejauh mana Sosialisasi ini kemudian mampu terdistribusi kepada seluruh komponen yang mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, menampung dialog sebagai aspirasi terkait dengan masukan untuk konsulasi publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng Hamka saat menyampaikan Sambutan tertulis Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menyampaikan Pemprov. Kalteng khususnya melalui Dinas PMD Prov. Kalteng senantiasa memberikan pendampingan dan pengawasan dalam setiap tahapan peyaluran Dana Desa, baik melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, peningkatan kapasitas bagi para pelaku di lapangan, maupun pengaturan mekanisme dan tata kelola Pendampingan oleh para Tenaga Pendamping Desa.

“Tentu kedepannya, masih banyak hal yang ingin kita capai bersama. Namun disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan yang mesti kita benahi bersama”, tutur Hamka.

Hamka menyebut beberapa hal yang harus dibenahi diantaranya terkait  persoalan kesenjangan sosial dan berbagai kendala yang dihadapi masyarakat perdesaan.

“Menjadi persoalan sekaligus tantangan bagi saudara-saudara sekalian sebagai pelaku, pendamping, pengawas, dan pembina program di Daerah tugas masing-masing”, imbuhnya.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalteng berharap terkait dengan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, agar pemanfaatan Dana Desa ditahun-tahun mendatang, bisa tepat sasaran dan dapat menjangkau terhadap hal-hal yang langsung berkaitan dengan hajat hidup masyarakat desa, terutama dalam mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat, serta mengantisipasi terhambatnya pembangunan  di desa akibat pandemi covid-19 yang sampai saat ini belum menunjukan tanda-tandaakan berakhir.  Hamka juga berharap, keberadaan BUMDes di seluruh wilayah Kalteng dapat menjadi solusi bagi desa-desa yang memiliki keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan sumber daya alam, keterbatasan permodalan, dan berbagai keterbatasan lainnya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Dirjen PPMD Kemendes PDTT RI) Rafdinal mewakili Menteri Desa PDTT RI Abdul Halim Iskandar yang mensosialisasikan terkait Permendes No.13 Tahun 2020 tentang Prioritas Pengunaan Dana Desa Tahun 2021 dan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Pemerintah tentang BUMDes. Dirjen PPMD Kemendes PDTT RI Rafdinal menyampaikan dasar kebijakan pengunaan Dana Desa sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo pada 22 Oktober 2019 adalah dana desa harus dirasakan seluruh warga desa, terutama golongan terbawah dan dana desa harus berdampak pada peningkatan ekonomi dan SDM desa.

Rafdinal mengatakan membumikan SDGs global menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Rafdinal menekankan dalam Permendes tersebut, prioritas penggunaan dana desa untuk mendorong pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau bertujuan untuk pembangunan berkelanjutan nasional. SDGs desa sendiri merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan atau SDGs Nasional.

SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. SDGs Desa merupakan upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga desa tanpa ada yang terlewat (no one left behind). Pembangunan desa mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan. Generasi mendatang tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan.

Turut hadir Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait, Kepala Dinas PMD, Camat dan BUMDes se-Kalteng, Tenaga Ahli Provinsi dan Kabupaten se-Kalteng serta Narasumber. Hadir secara virtual Kepala Desa dan Tenaga Pendamping Profesional P3MD se-Kalteng.(WDY/Foto:Fery)

Widia Natalia

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Kalteng Bicara Baik.
Mari Jaga Lingkungan Kita.

Facebook