PLTU Bagendang Diharap Segera Operasional

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 22 Oktober 2020 09:43, Dibaca 8 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya - Kalangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan Listrik bagi masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Kebutuhan listrik bagi masyarakat yang ada di seluruh wilayah Kalteng, khususnya di daerah terpelosok harus dapat tercukupi.

Untuk itu, seluruh jajaran DPRD Kalteng terus mendorong agar hal tersebut dapat terwujud, mengingat bahwa sampai saat ini masih banyak masyarakat Kalteng yang belum merasakan fasilitas listrik karena sejumlah fasilitas pembangkit yang belum beroperasional. Bahkan sekarang pun, kebutuhan listrik di Kalteng masih bergantung dari pasokan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam, Kalimantan Selatan (Kalsel). Itulah yang disampaikan oleh anggota Komisi II DPRD Kalteng, Natalia ketika dibincangi di ruang Komisi II, Rabu (21/10/2020). 

(Baca Juga : Soal Pengembangan Sektor Periwisata di Kalteng)

Dirinya mengungkapkan, di wilayah Kalteng sendiri, melalui program Kementerian Energi dam Sumber Daya Mineral (ESDM) telah dibangun sejumlah PLTU untuk mencukupi kebutuhan listrik Kalteng yang telah dicanangkan sejak 2012 silam.

“Kita itu sudah memiliki PLTU di beberapa wilayah, salah satunya seperti di Bagendang, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Namun, permasalahannya itu hingga saat ini PLTU tersebut belum bisa beroperasional karena adanya beberapa kendala,” ucapnya.

Ia juga mengungkapkan, ketika jajaran Komisi II DPRD Kalteng melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke PLTU Bagendang belum lama ini, pihaknya mendapatkan informasi langsung terkait permasalahan yang menyebabkan PLTU itu belum bisa dioperasionalkan sampai sekarang. Diantaranya yaitu Tower Sutet yang belum bisa dibangun karena terkendala perihal pembebasan lahan yang belum Clear and Clean (CNC), karena ada sejumlah masyarakat yang masih keberatan terkait biaya pembebasan lahan.

Lalu ada juga permasalahan konflik antara kontraktor dan Pemerintah hingga masuk ranah hukum perdata, dimana kontraktor meminta agar anggaran pembangunan PLTU tersebut bisa dibayarkan, sehingga pembangunan bisa segera dilanjutkan. Menanggapi hal itu, dirinya bersama jajaran Komisi II DPRD Kalteng pun berharap kepada seluruh stakeholder terkait agar permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala operasional PLTU Bagendang dapat segera menemui titik terang.

“Ya kita sih semuanya berharap agar masalah-masalah tersebut bisa segera terselesaikan. Sehingga PLTU Bagendang bisa beroperasi secepatnya, mengingat kemampuan daya yang dimiliki PLTU Bagendang sebanyak 2 kali 25 Megawatt. Itu mampu untuk memberikan pasokan listrik dari Kabupaten Kotim hingga ke Seruyan,” tutup legislator asal daerah pemilihan (Dapil) Kalteng I yang meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Katingan ini. ( Rovie / Foto: Rovie)