Dewan Harapkan Mitra Kerja Komisi Intens Berkoordinasi

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 06 September 2018 07:43, Dibaca 1,261 kali.

PALANGKA RAYA – Kalangan DPRD Provinsi mengharapkan agar intensitas koordinasi, antara pihaknya di komisi dan jajaran mitra kerja di SOPD bisa terus ditingkatkan. Hal itu diungkapkan anggota Komisi B Syahrudin Durasid, yang mengapresiasi adanya kerja sama dalam tindaklanjut peninjauan ke lapangan.

“Kita ikut serta dalam tinjauan ke lapangan, untuk leading sectornya Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi, dimana Komisi B sendiri membagi menjadi dua tim,” ujarnya kepada awak media ketika ditemui di ruang kerjanya, Rabu (5/9).

(Baca Juga : KPP Kobar Dikukuhkan)

Rencananya, ucap dia, satu tim akan berangkat meninjau terkait bidang kehutanan ke Kapuas.

Sementara tim lainnya akan bergerak ke Buntok Barito Selatan dalam upaya peninjauan lini pertambangan. Menyangkut itu pihaknya mengakui melalui koordinasi tersebut, maka penyelesaian berbagai persoalan di lapangan, dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Selain itu menghindari adanya persepsi negatif yang muncul, dari kedua belah pihak.

Namun yang juga penting di mana anggota dewan sendiri, bisa belajar menyangkut teknis dan permasalahan yang ada. Pasalnya tidak semua para legislator tersebut memahami sepenuhnya aturan, masalah, serta teknis terkait.

Dengan begitu pihaknya bisa menelaah berbagai macam persoalan, sehingga tidak salah dalam berkomentar atau mengeluarkan statement.

“Kita tidak ingin mengkritisi sesuatu yang tidak kita paham. Maka SOPD melalui mitra kerja komisinya, bisa saling sharing informasi serta pengetahuan,”  ucap wakil rakyat dari Dapil II yang meliputi Kotim dan Seruyan tersebut.

Legislator dari Fraksi PAN itu menuturkan ketika ada masalah, maka akan cepat direspons bersama-sama. Artinya tidak lagi mesti menggunakan konsep Rapat Dengar Pendapat (RDP), yang harus memanggil jajaran terkait dan pihak lainnya. Kerja sama itu juga bentuk menghindari asumsi atau indikasi, adanya “permainan” di satu pihak.

Syahrudin mencontohkan terkadang laporan yang diterima pihaknya dari jajaran terkait masih bersifat baik-baik saja. Namun kondisi itu berbanding terbalik, dengan banyaknya keluhan masyarakat di lapangan. Seperti dalam pelaksanaan reses dalam daerah belum lama ini, di mana banyak aspirasi, usulan, keluhan, serta kritik dari konstituen setempat.

Apalagi yang menyangkut sektor yang pihaknya bidangi seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, perikanan, dan lainnya. “Misalnya saja soal PT AKT. Kita juga tidak mungkin setiap saat berada di lapangan, melakukan pemantauan, tentunya ketika ada informasi maka jelas akan ditindaklanjuti,” ujarnya mengakhiri.