Pansus Tetap Maksimalkan Pengawasan

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 26 Juni 2020 06:30, Dibaca 668 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya - Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Anggaran Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 dan Pengawas Bantuan Sosial (Bansos) Pemerintah DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Y Freddy Ering mengatakan, meski dihadapi dengan keterbatasan anggaran yang ada saat ini,  sebagai dampak pemotongan anggaran oleh Gubernur Kalteng, pihaknya tetap akan memaksimalkan tugas dan fungsinya dalam mengawasi anggaran dan Bansos pemerintah. Dirinya menuturkan bahwa keterbatasan anggaran tidak menjadi halangan tim Pansus untuk bergerak melaksanakan tugas, meski memang dalam pelaksanaannya terasa pengaruhnya akan hal tersebut, namun mereka tetap memfungsikan Pansus DPRD Kalteng.

“Tidak menjadi halangan bagi kami, kita dari Pansus tetap melaksanakan tugas seperti menghimpun data, kemudian Cross Check atau investigasi ke lapangan, peninjauan-peninjauan. Itu bagian yang bisa kami di Pansus ini bisa lakukan, di tengah keterbatasan anggaran kita di DPRD saat ini,” ujarnya ketika dibincangi di ruang Komisi I DPRD Kalteng, Rabu (24/6/2020).

(Baca Juga : Esksistensi Dekopin)

Wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) V, meliputi Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau (Pulpsi) ini ketika ditanyai oleh awak media terkait total anggaran penanganan Covid-19 di Kalteng menuturkan, secara resmi seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 sebanyak Rp500 miliar.

“Itu saja yang kami ketahui, untuk rinciannya sendiri tidak pernah disampaikan ke kami di Dewan ini sampai sekarang. Yang kita tahu hanya penyaluran-penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) nya yang Rp500 ribu per KK itu, sisanya kita tidak tahu rinciannya,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Ditanyai terkait penyaluran Bansos, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalteng ini mengatakan bahwa pihaknya fokus terhadap data penerima bansos agar jangan sampai terjadi tumpang tindih data dan duplikasi data, sehingga merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Fungsi kita di Pansus ini kan mengawal agar penyaluran bansos itu tepat sasaran, sehingga dapat diterima oleh mereka yang berhak. Berbicara tentang bansos, sudah tentu harus didukung dengan data yang akurat dan lengkap agar tidak terjadi kekacauan dalam penyaluran bansos karena data yang tidak akurat,” ujarnya.

Selain itu, terkait dengan politisasi bansos yang ada, dirinya menyebutkan bahwa saat ini seluruh masyarakat dapat langsung menilai sendiri. Terlebih dalam masa-masa menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), khususnya dari petahana. “Memang, ada beberapa kali terindikasi bansos yang terpolitisasi, tapi itu kan langsung disoroti oleh publik, media, hingga pemerintah pusat. Oleh karena itu, kita berusaha untuk mencegah jangan sampai bansos itu dipolitisasi dan semua masih dalam proses,” tutup Ketua Komisi I DPRD Kalteng ini.