Sekda Kalteng : Pemerintah Kabupaten Diharapkan Mempercepat Penyaluran Dana Desa Dan BLT Dana Desa

Kontribusi dari Widia Natalia, 23 Juni 2020 12:03, Dibaca 762 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Gubernur Kalimantan Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Fahrizal Fitri hadiri acara Pemberian Penghargaan Kinerja Penyaluran Dana Desa Tahap I dan Kinerja Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Pada Pemerintah Daerah Lingkup Prov. Kalteng secara virtual melalui video conference, bertempat di Aula Eka Hapakat Lt. III Kantor Gubernur, Selasa(23/06/2020).

Turut hadir di tempat terpisah, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Prov. Kalteng Nuryakin, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Prov. Kalteng Ratih Hapsari Kusumawardani, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) se-Kalteng serta sejumlah rekan media.

(Baca Juga : Gubernur H. Sugianto Sabran Hadiri Rapat Paripurna Ke - 2 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021, DPRD Kalteng)

Kepala Kanwil DJPb Prov. Kalteng Ratih Hapsari Kusumawardani dalam laporannya menyampaikan penggunaan dana Desa sebagai salah satu jaring pengaman sosial dalam menangani dampak pandemi penyebaran Covid-19 saat ini.

Ratih Hapsari Kusumawardani, mengatakan bahwa Menteri Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas PMK 205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Salah satu perubahan dalam PMK tersebut adalah penyaluran dana Desa Tahap 1 dan Tahap 2 masing-masing dilakukan dalam 3 tahap penyaluran secara bulanan yaitu Bulan pertama sebesar 15%, bulan kedua 15% dan bulan ketiga 10%.

Dalam rangka percepatan penyaluran dana Desa untuk mendukung pelaksanaan penyaluran BLT Desa, Menteri Keuangan kembali menerbitkan PMK Nomor 50 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas PMK Nomor 205.

Ratih Hapsari juga menuturkan pemberian Penghargaan dilakukan untuk memotivasi Pemerintah Kabupaten dalam percepatan penyaluran dana Desa dan BLT dana Desa di Prov. Kalteng. Pemeringkatan atas kinerja penyaluran dana Desa tahap 1 dan BLT dana Desa Tahun 2020, diberikan kepada Kabupaten peringkat I sampai dengan peringkat 4.

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri saat menyampaikan sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah terus berupaya melakukan tindakan preventif bagi seluruh Pemerintah Desa agar dapat mengelola dana Desa melalui mekanisme yang lebih mudah dengan tetap mengedepankan prinsip pengelolaan keuangan Desa yang transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib anggaran.

Untul mempercepat penyaluran dana Desa, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan memutuskan untuk merubah mekanisme penyaluran dana Desa. Tahun 2020 ini, dana Desa disalurkan melalui RKUN langsung ke Rekening Desa, dalam rangka penyederhanaan birokrasi.

Disampaikan kembali oleh Fahrizal Fitri, pagu Dana Desa Prov. Kalteng yakni sebesar ± Rp.1,3 T untuk 1.433 Desa, dimana untuk Tahap I, jumlah Desa yang sudah menerima sebanyak 1.232 Desa dengan total anggaran sebesar Rp. 482 M lebih atau (34,54%). Sedangkan untuk Tahap II, jumlah Desa yang telah menerima sebanyak 775 Desa dengan total anggaran sebesar Rp.166 M lebih atau (11,88%).

Lebih lanjut disampaikan, munculnya kasus Covid-19 di Indonesia sampai saat ini menimbulkan perubahan-perubahan mendasar terhadap arah kebijakan anggaran baik di Pemerintah Pusat maupun Daerah. Kementerian Keuangan telah merubah Peraturan yang mengatur mekanisme penyaluran dana Desa, dimana perubahan terakhir atas PMK 205/PMK,07/2019 tentang Penglolaan Dana Desa adalah PMK 50/PMK.07/2020 yang tetap mengarahkan fokus penganggaran untuk BLT dana Desa, dengan melakukan penegasan jangka waktu ketentuan penganggaran BLT dana Desa yang semula hanya 1 Periode selama 3 bulan dengan besaran Rp.600.000/KPM/Bulan menjadi 6 bulan, dimana untuk Periode II hanya sebesar Rp. 300.000/KPM/Bln.

Pemerintah Prov. Kalteng sebagai wakil Pemerintah Pusat juga telah melakukan perubahan kebijakan anggaran dengan merealokasikan anggaran untuk mitigasi Covid-19 di Kalteng. Salah satu perlindungan sosial yang telah diberikan adalah, BLT Prov. Kalteng yang telah disalurkan kepada beberapa Pemerintah Kabupaten oleh Gubernur Kalteng secara langsung, demi memenuhi bantuan yang tidak terakomodir dari bantuan lainnya.

"Gubernur Kalteng secara intens terus menghimbau bagi Pemerintah Desa maupun tim yang bertugas melakukan pendataan terhadap masyarakat yang akan diberikan bantuan di Desa, dengan didampingi dari Babhinkamtibmas dan Babhinsa untuk terus melakukan pendataan bagi masyarakat yang belum atau sudah terdata tetapi tidak terakomdir dari bantuan Pemerintah lainnya, supaya dapat dimasukan sebagai penerima BLT Prov. Kalteng, agar masyarakat dapat tetap terpenuhi kebutuhannya di masa pandemi yang masih terjadi sampai sekarang ini", tutur Fahrizal Fitri.

Sekretaris Daerah Prov. Kalteng berharap, pemberian penghargaan ini menjadi motivasi dalam rangka mendorong seluruh pemangku kepentingan di lingkup pemerintah kabupaten dalam melakukan percepatan penyaluran dana desa dan BLT dana Desa, sehingga dana Desa yang menjadi salah satu komponen pokok dalam APBDesa dapat memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Desa terlebih.(WDY/Foto:Doni)

Widia Natalia

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook