Dewan Inginkan Pemprov Terbuka Soal Seleksi Tekon

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 15 Maret 2018 07:37, Dibaca 1,428 kali.


PALANGKA RAYA-Kalangan DPRD provinsi berharap agar Pemprov Kalteng bisa terbuka terkait persoalan seleksi tenaga kontrak (tekon) belum lama ini. Apalagi persoalan itu mencuat bahkan berimplikasi pada ketidakpuasan sejumlah tenaga yang dianggap Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

“Jadi yang bicara tidak hanya dari BKD saja, agar para tekon yang kecewa bisa mendengar langsung persoalan sebenarnya,” ujar legislator dari Partai Hanura DR P Lantas Sinaga ketika ditemui di sela-sela rapat kerja, Rabu (14/3).

(Baca Juga : Diskusi Soal Aset Hingga Rencana Waterfront City)

Dirinya berharap permasalahan ini mendapat solusi yang baik. Apalagi para tekon yang mengadu bukanlah orang-orang yang tidak loyal terhadap pekerjaannya, Intinya sudah memahami bahkan bergelut dengan baik, dalam kinerja serta disiplinnya.

Dirinya mencontohkan seperti adanya petugas kebersihan di ruang bedah yang memang memiliki kemampuan khusus dalam pekerjaannya.

Bahkan ada prestasi yang ditoreh, di mana rumah sakit tempatnya bekerja mendapat predikat kebersihan terbaik. Sayangnya Tekon yang sudah bekerja hampir sepuluh tahun itu, dinyatakan TMS oleh BKD. Lalu ada juga petugas jaga kamar mayat, yang sudah lama bekerja.

Sayangnya ketika hasil seleksi keluar, dirinya dinyatakan TMS dengan nilai 0, yang artinya tidak bekerja sama sekali. Bahkan ada peserta yang tidak ikut test tertulis, namun ketika pengumuman keluar, ada nama dirinya dalam test tersebut. Hal semacam ini yang harus menjadi perhatian mengingat adanya poin-poin yang dianggap tidak proporsional.

Pihaknya juga mempertanyakan sistem penilaian dari BKD, yang tidak memiliki passing grade ataupun standart dari peserta evaluasi. “Sungguh kasihan mereka yang benar-benar bekerja pada tempatnya. Apalagi yang sudah lama mengabdi pada SOPD terkait,” ucap anggota Komisi A tersebut.

Ironisnya beberapa dari mereka sudah memiliki anak, istri, suami, dan keluarga yang mesti dinafkahi. Poin-poin itu harusnya menjadi pertimbangan dari BKD, dalam mengambil keputusan.

Intinya diharapkan pihak penyelenggara bisa transparan terhadap pelaksanaan seleksi. Bahkan tentunya jangan sampai ada hal yang ditutup-tutupi, mengingat persoalan ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Apalagi dari informasi yang ada, ketidakpuasan para tekon itu bersangkutan dengan kinerja dan masa kerjanya selama ini.

Yang dihindari munculnya persepsi adanya permainan atau “titipan”. Kondisi semacam itu jelas menimbulkan kecurigaan ataupun ketidaknyamanan, bagi mereka yang benar-benar bekerja demi masyarakat dan daerah. Apalagi selama ini dapat dikatakan, tekon sendiri memiliki andil yang besar dalam menunjang keberhasilan, kesuksesan, ataupun jalannya sistem yang ada disebuah SOPD.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
DPRD
DPRD
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook