Sekda Buka Rakorpim Dewan Adat Dayak se-Kalteng

Kontribusi dari Ari Purna Prahara, 29 Desember 2019 12:37, Dibaca 1,469 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi Pimpinan (Rakorpim), bertempat di Ballroom Hotel Aquarius, Minggu (29/12/2019).

Rakorpim membahas beberapa poin, salah satunya program "Dayak Bahadat" (Dayak Bergerak akan Hutan Adat). Kegiatan ini merupakan tindak lanjut Rakor Regional Hutan Adat Kalteng Tahun 2019 pada 23 september yang lalu. Peserta Rakorpim terdiri dari Pengurus DAD tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Damang Kecamatan.

(Baca Juga : Program CSR Kalteng Raih Juara 1 Tingkat Nasional )

Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng Fahrizal Fitri S. Hut. MP mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rakorpim, Ketua Harian DAD Prov. Kalteng Prof. Danes Jayanegara mewakili Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran, S.IKom, Komandan Korem 102 Panju Panjung Kolonel Arm. Saiful Rizal, Sejumlah petinggi DAD Prov. kalteng dan Kab/Kota se-Kalteng, sejumlah Kepala Perangkat Daerah tingkat Prov. Kalteng serta para tamu undangan lainnya. (Fila/foto: dd)

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Negara melalui Pasal 18B ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah menegaskan bahwa ”Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang”.

"Sangat jelas bagi kita bahwa keberadaan lembaga adat dan kesatuan masyarakat hukum adat diakui dan dihormati, sepanjang masih hidup. Artinya, hukum adat itu masih berlaku dan masih dianut oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan," ucap Sekda Kalteng Fahrizal Fitri saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran.


"Pengakuan dan penghormatan itu hanya dapat terwujud jika kita sebagai bagian dari elemen masyarakat adat Dayak tanpa unsur paksaan terlebih dahulu mendukung, menghormati, menghargai dan menjaga kearifan-kearifan adat yang menjadi bagian turun temurun dari kehidupan masyarakat adat Dayak," sambungnya.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Provinsi dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat adat Dayak, senantiasa berkomitmen untuk menjaga, melestarikan dan mengembangkan kearifan lokal masyarakat dengan segala kekayaan adat istiadat, budaya dan hukum adat yang telah tumbuh dan berkembang sejak dahulu sebagaimana diatur dalam Perda Prov. Kalteng No. 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalteng.

Kebijakan tersebut tiada lain adalah untuk meletakkan dasar bagi penguatan peran kelembagaan adat dalam menjaga, melestarikan dan mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat di Kalimantan Tengah serta sebagai bentuk pengakuan pemerintah daerah atas hak masyarakat adat Dayak agar semakin proaktif dan percaya diri untuk menjaga dan memelihara kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat sebagai sebuah kekhasan budaya di Kalteng.

"Keberadaan Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah sebagai sebuah lembaga adat yang telah ditegaskan dalam perda tersebut, diharapkan dapat menjaga dan memelihara semangat kita dalam mempertahankan nilai-nilai hukum adat, mempertahankan tradisi dan nilai-nilai adat yang mulia untuk tidak luntur, kemudian berubah menjadi sesuatu yang tidak baik. Ini adalah misi besar kita melestarikan adat, tradisi dan budaya luhur bangsa kita," imbuhnya.

"Untuk itu kepada segenap pengurus DAD dan ormas-ormas Dayak, saya berpesan bahwa dalam melaksanakan dan mengemban misi besar kita melestarikan adat, tradisi dan budaya Dayak, Saya ingin berpesan, agar Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah beserta segenap elemen-elemennya, tetap mengedepankan konsep Negara Kesatuan, sebagaimana telah saudara-saudara ikrarkan ketika dilantik dan dikukuhkan sebagai Pengurus Dewan Adat Dayak, yang tentunya hal ini sudah sesuai pula dengan amanat Undang-Undang Dasar kita," pungkasnya. 


Masyarakat Adat Dayak didalam keseharian kehidupannya sangat menjunjung tinggi Prinsip Hidup “Belom Bahadat” (yang artinya hidup bertata krama dan beradat) dan filosofi “Huma Betang”, yang didasari atas empat pilar utama yaitu: Kejujuran, Kesetaraan, Kebersamaan dan Menjunjung Tinggi berlakunya Hukum Adat dan Hukum Nasional.

Kegiatan RAKORPIM DAD se–Kalteng ini bertujuan mempesatukan kebersamaan DAD Kabupaten/Kota se – Kalimantan Tengah, membangun komitmen dan sinergitas penyelesaian berbagai program prioritas dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat adat maupun membangun kesepakatan bersama untuk menyelesaikan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dayak dan Raperda Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan, serta duduk bersama untuk menyatukan Visi dan Misi Kita Masyarakat Adat Dayak se-Kalteng.

Ketua DAD Kalteng H. Agustiar Sabran, S.IKom yang diwakili Ketua Harian Prof. Danes Jayanegara menyampaikan, dalam mewujudkan hal tersebut, tentunya tidak lepas dari Visi Dewan adat Dayak yaitu “Menuju DAD yang Modern dan Mandiri Dengan Spirit Kearifan Lokal Dalam Bingkai NKRI”.

"Sebagai mitra kerja pemerintah daerah, DAD memiliki komitmen untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Dayak Kalimantan Tengah sesuai dengan ruang dan peluang yg diberikan oleh negara terlebih dalam hal memanfaatkan hutan melalui program perhutanan sosial berupa hutan adat maupun desa adat. Salah satu yang akan bersama kita dorong adalah Program “Dayak Bahadat” (Dayak Bergerak Akan Hutan Adat). Program tersebut adalah melakukan percepatan dan mendorong pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi untuk segera merealisasikan pengakuan Hutan Adat di seluruh kabupaten/kota se Kalteng," pungkasnya. (FLA/Foto:DD)

Ari Purna Prahara

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook