Keberpihakan kepada Peladang Berada di Tangan Pemda

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 18 Desember 2019 06:45, Dibaca 255 kali.


Teras: Pelarangan Tanpa Solusi Itu Kurang Baik

PALANGKA RAYA - Keberpihakan kepada para peladang di Kalimantan Tengah (Kalteng) berada ditangan pemerintah daerah. Pasalnya, pada pemerintahan sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng pernah mengeluarkan aturan terkait pedoman pembukaan lahan dan pekarangan bagi masyarakat Kalteng.

(Baca Juga : Antusias KPP Ikuti Konas Cukup Tinggi)

Hal ini dijelaskan Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, saat dibincangi wartawan, di sela-sela pertemuan dengan DPRD Kalteng, dalam rangka reses, di gedung dewan, Selasa (17/12). Menurutnya, kasus penangkapan para peladang yang terjadi di Bumi Tambun Bungai ini, akan menjadi perhatian pihaknya dari DPD RI.

Terlebih dalam pertemuan dengan DPRD Kalteng kemarin, pihaknya diserahkan secara langsung berkas dari hasil pertemuan pihak DPRD Kalteng dengan sejumlah ormas dan perkumpulan masyarakat Kalteng yang peduli terhadap para peladang yang telah ditangkap aparat karena diduga telah melakukan pembakaran ladang.

“Tadi secara resmi Pak Ketua DPRD Kalteng langsung menyampaikan berkenaan dengan hasil pertemuan kemarin, audiensi dengan beberapa ormas dan perkumpulan yang terkait dengan terkait dengan saudara-saudara kita yang menyangkut mengenai lahan atau penahanan selama ini. Dan tadi lengkap berkasnya disampaikan kepada kami dan tentu kami akan menindaklanjuti ini. Kami tadi dipesankan juga oleh Pak Ketua bagaimana kita mencari solusi yang terbaik,” kata Teras.

Gubernur Kalteng periode 2005-2010 dan 2010-2015 ini menjelaskan, pelarangan tanpa solusi untuk masyarakat itu kurang baik. Oleh sebab itu, dimasa kepemerintahannya, langkah yang diambil saat itu dengan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan bagi masyarakat Kalteng.

Namun, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup, maka pergub tersebut kemudian direvisi dengan Pergub Nomor 15 Tahun 2010 tentang perubahan Pergub Nomor 52 Tahun 2008.

“Karena melarang tanpa solusikan juga tidak baik. Nah tadi saya jelaskan, pertimbangan kita saat itu karena ini kaitannya untuk kepentingan masyarakat, diterbitkanlah Pergub 52 Tahun 2008. Namun, karena keluar UU Nomor 32, lalu direvisi lagi dengan Pergub 15 Tahun 2010. Ini sebenarnya bisa menjadi pedoman awal, karena Pergub itu adalah turunan dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang masalah lingkungan hidup. Jadi kalau kalau itu dinyatakan bertentangan, ya tidak benar juga,” terang mantan Ketua Komisi II DPR RI ini.

Pada Pergub itu, lanjut Teras, sudah mengatur dengan tegas siapa yang boleh membakar, dan kalau dia membakar harus memperoleh izin. Kemudian kalau membakar dengan luasan 2 hektare ke bawah harus melapor kepada kepala Desa, selanjutkannya kalau lebih dari 2 hektare harus melalui Camat dan pembakarannya pun harus bergiliran.

“Dalam pergub yang pernah diterbitkan itu, pembakarannya pun harus dilakukan pada jam tertentu, dan dia tidak boleh meninggalkan lahannya sampai api di lahannya tersebut padam. Itukan aturan kita, mengapa kita mengeluarkan aturan itu? Karena masyarakat kita ingin hidup sejahtera. Nah masa kita sebagai pemerintah gak ada solusi,” ungkap Teras.

Meski demikian, Teras mengingatkan, pihaknya sebagai perwakilan masyarakat Kalteng yang telah dipercayakan duduk di DPD RI tetap akan memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh DPRD, yang diterima langsung dari masyarakat tersebut.

“Kita akan tetap memperhatikan aspirasi yang disampaikan melalui DPRD Kalteng ini, kita berterima kasih karena sejumlah ormas dan perkumpulan sangat peduli terhadap masyarakat kita yang terjerat hukum,” pungkasnya.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
DPRD
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook