Tingkatkan Kualitas Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemprov Kalteng Gelar Rakor

Kontribusi dari Ari Purna Prahara, 23 September 2019 10:49, Dibaca 537 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Rapat Koordinasi (Rakor) strategi peningkatan kualitas kebijakan pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) digelar di Aula Eka Hapakat, lantai 3 Kantor Gubernur Kalteng, Senin (23/9/2019).

Turut hadir Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri, S.Hut., M.P yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Permasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Prov. Kalteng Drs. Yuel Tanggara, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko, sejumlah Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Kalteng, serta pejabat terkait lainnya.

(Baca Juga : Pemprov Kalteng Segel Ribuan Kayu Log Diduga Ilegal, Dinas Kehutan Masih Cek Kejelasan Perizinan)

"Teknologi informasi masih berkembang sangat pesat dan mempengaruhi pasar serta pola bisnis pelaku usaha, kebijakan perdagangan dunia yang semakin terbuka juga menuntut pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan daya saingnya," ucap Sekda Fahrizal Fitri dalam sambutan tertulis yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Yuel Tanggara.


Lebih lanjut Yuel menyampaikan, situasi ini juga turut mempengaruhi perubahan lingkungan strategis pengadaan barang dan jasa pemerintah, kini pengadaan barang dan jasa pemerintah lebih didorong untuk memberikan value dengan tidak lagi mengejar barang dan jasa dengan harga termurah.

"Di sisi lain kebutuhan akan sumber daya manusia sebagai pengelola pengadaan barang dan jasa dan unit kerja yang menangani pengadaan barang dan jasa pemerintah secara profesional semakin tidak terelakan, pengelolaan pengadaan barang dan jasa yang tepat diharuskan memiliki kompetensi khusus dalam bidang pengadaan melalui pembentukan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa," ujarnya.


Mereka nantinya akan bekerja secara penuh waktu dalam sebuah unit kerja pengadaan barang dan jasa yang memiliki fungsi lengkap dan menyeluruh. Unit ini merupakan gabungan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) serta Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dengan fungsi pendukung lainnya.

"Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) telah merumuskan aturan pengadaan barang dan jasa Pemerintah yang baru melalui peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai pengganti dari peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang perubahannya," jelasnya. (ARP/Foto:TMY)

 

Ari Purna Prahara

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook