BPK-RI Perwakilan Kalteng Serahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemprov Tahun 2018

Kontribusi dari Yudistira, 20 Mei 2019 11:52, Dibaca 10 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (DPRD Prov. Kalteng) gelar Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019 dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terhadap LKPD Prov.Kalteng Tahun 2018, bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Prov. Kalteng, Senin (20/5).

Rapat dibuka secara langsung oleh Ketua DPRD Kalimantan Tengah, R. Atu Narang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara serah terima, kemudian penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2018.

(Baca Juga : ASN Pemprov Kalteng Salurkan Bantuan Untuk Korban Banjir)

Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI, Dori santosa SE, MM menyampaikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK-RI telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov Kalteng tahun 2018 dan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Saya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya bagi BPK RI atas laporan hasil keuangan tahun anggaran 2018. Pemprov Kalteng terus berupaya mengoptimalkan peranan aparat pengawasan internal dan konsultasi intensif dengan aparat pengawasan eksternal guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah dicapai selama 5 tahun berturut-turut, “ ucap Wakil Gubernur (Wagub) Kalteng Habib Ismail bin Yahya saat membacakan sambutan Gubernur Kalteng.

Selain itu dikesempatan kali ini juga Habib menuturkan harapannya melalui BPK-RI agar melakukan pembinaan baik melalui konsultasi maupun berbagai saran dan rekomendasi untuk bekerja lebih keras lagi dalam meningkatkan PAD serta memperbaiki dan menata pengelolaan keuangan dan aset pada setiap SOPD. (Yds/ Foto : Asf)