Sekilas Info
Kontribusi dari Ika Alqinaya, 26 Oktober 2026 11:45, Dibaca 59 kali.
Sahli Yuas Elko bersama Perwakilan Kejati Kalteng Juriyah saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai I, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah
Sahli Yuas Elko bersama Perwakilan Kejati Kalteng Juriyah saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai I, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah
MMCKalteng – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 secara virtual, Senin (26/10/2026). Kegiatan ini diikuti dari Ruang Rapat Bajakah Lantai I, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, dengan dihadiri Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Yuas Elko, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta perwakilan instansi vertikal di wilayah Kalimantan Tengah.
Rakor dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) Tomsi Tohir. Dalam pengantarnya, Tomsi menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat, terutama di tengah pengaruh kondisi global dan pergerakan harga sejumlah komoditas pangan, seperti cabai, beras, dan daging ayam.
(Baca Juga : Wagub Edy Pratowo Harapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Saling Bersinergi Menanggulangi Kemiskinan di Kalteng)
Ia juga meminta pemerintah daerah mengantisipasi potensi peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Desember, seiring perayaan Natal dan libur akhir tahun. Langkah antisipatif perlu disiapkan sejak dini, salah satunya melalui operasi pasar yang dilaksanakan secara bersama-sama dengan melibatkan pemerintah daerah dan Perum Bulog.
“Desember perlu kita antisipasi sejak dini. Kami berharap pemerintah daerah bersama Bulog dapat melaksanakan operasi pasar secara bersama-sama,” ujar Tomsi.
Selain itu, Tomsi meminta pemerintah daerah meningkatkan pemantauan langsung terhadap perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok di lapangan. Menurutnya, pemantauan tersebut penting agar pemerintah daerah mengetahui kondisi riil, mengidentifikasi permasalahan, dan menentukan langkah penanganan yang tepat.
“Kami berharap pemerintah daerah benar-benar turun ke lapangan untuk mengecek kondisi harga dan ketersediaan bahan pokok, menemukan permasalahan, serta mencari solusi yang tepat. Dengan demikian, langkah pengendalian inflasi dapat dilakukan sesuai kondisi riil di daerah,” tegasnya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Yuas Elko menyampaikan bahwa pengendalian inflasi harus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat.
“Pengendalian inflasi ini harus kita lakukan sepanjang waktu, bukan hanya satu tahun. Ini menyangkut kebutuhan yang dirasakan dan dinikmati bersama oleh masyarakat,” ujar Yuas.
Suasana Rakor Pengendalian Inflasi Tahun 2026 dari Ruang Rapat Bajakah Lantai I, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah
Dalam kesempatan tersebut, Yuas turut menyoroti perkembangan indikator pangan dan inflasi di Kalimantan Tengah. Ia menyebutkan bahwa stok beras di wilayah Kalteng berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat berada pada kisaran 12 ribu ton. Ia juga menyinggung angka inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 5,02 persen yang perlu menjadi perhatian bersama.
Yuas menjelaskan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kalimantan Tengah menunjukkan perbaikan berdasarkan pemantauan yang dipaparkannya. Ia juga mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Gerakan Pangan Murah yang terus dilaksanakan di berbagai kabupaten dan kota untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, termasuk di tengah kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah.
“Bapak Gubernur terus melakukan Gerakan Pangan Murah di berbagai daerah. Ini menjadi salah satu upaya untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau,” ungkapnya.
Selain komoditas pangan, Yuas menyoroti distribusi LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram yang masih memerlukan perhatian. Menurutnya, meskipun antrean di sejumlah SPBU mulai berkurang, pengawasan distribusi LPG tetap harus diperkuat agar penyalurannya sesuai ketentuan dan tepat sasaran.
Ia meminta instansi terkait meningkatkan pengawasan terhadap rantai distribusi LPG, mulai dari agen hingga pangkalan, guna mencegah penyaluran yang tidak sesuai aturan, termasuk penjualan kepada pengecer yang tidak semestinya. Satgas Pangan Polda Kalimantan Tengah juga diharapkan berperan aktif dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran sesuai kewenangannya.
“Bagaimana upaya kita mengendalikan distribusi ini perlu menjadi perhatian bersama. Agen dan pangkalan harus diawasi agar menjalankan ketentuan, sehingga distribusi LPG bersubsidi dapat berjalan sebagaimana mestinya,” tegas Yuas.
Ia menambahkan, koordinasi lintas sektor diperlukan untuk memastikan berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi harga dan ketersediaan barang kebutuhan masyarakat dapat segera ditangani.
Melalui rakor tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memantau perkembangan harga, menjaga ketersediaan pasokan, melaksanakan intervensi pasar, serta mengawasi distribusi barang kebutuhan masyarakat.
Upaya ini menjadi bagian dari komitmen bersama untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya menjelang peningkatan kebutuhan pada akhir tahun. (IAQ/Foto: Rzd)
