Gubernur Kalteng: Aspirasi Masyarakat soal Karhutla Jadi Atensi Pemprov

Kontribusi dari Widia Natalia, 02 September 2026 15:17, Dibaca 1,097 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membuka ruang dialog dengan massa aksi Aliansi Masyarakat Kalteng Melawan yang menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran memastikan aspirasi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Kami sepakat, apa yang disampaikan menjadi atensi (perhatian) kami,” kata Agustiar saat menerima massa aksi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (1/9/2026).

(Baca Juga : Meraih Keberkahan Dengan Jalin Silaturahmi, Pemprov Kalteng Gelar Safari Ramadan di Masjid Mujahidin Kota Palangka Raya)

Pertemuan tersebut menjadi ruang penyampaian langsung aspirasi masyarakat di tengah penanganan karhutla yang terus diperkuat di Kalimantan Tengah.

Salah satu tuntutan massa aksi adalah jaminan terhadap hak konstitusional masyarakat adat dan peladang di Kalimantan Tengah yang terdampak penanganan karhutla. Mereka meminta pemerintah memastikan kebijakan penanggulangan bencana tidak mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas perladangan.

Massa juga mendesak pemerintah daerah melakukan penanganan karhutla secara tepat dan akurat. Selain respons di lapangan, pemerintah diminta memperkuat riset dan kajian untuk menemukan akar persoalan serta merumuskan langkah mitigasi yang lebih efektif agar kejadian serupa dapat dicegah.

Perhatian juga diarahkan pada kondisi para relawan yang terlibat dalam penanganan karhutla. Pemerintah diminta meninjau dan menunjang fasilitas relawan agar memenuhi standar operasional yang berlaku sehingga pelaksanaan tugas di lapangan berlangsung aman dan optimal.

Selain itu, massa aksi menyuarakan pentingnya transparansi pengelolaan anggaran penanganan karhutla sebagai bagian dari akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Pemprov Kalteng menempatkan aspirasi tersebut sebagai masukan penting dalam evaluasi dan penguatan kebijakan penanganan karhutla. Pemerintah daerah menegaskan penanganan bencana tidak hanya membutuhkan respons cepat di lapangan, tetapi juga kebijakan yang terukur, perlindungan masyarakat, dukungan terhadap relawan, serta tata kelola anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.(WDY/Foto:Ist)