Pemkab Kobar Raih Penghargaan Kategori Creative Financing dari Kemendagri

Kontribusi dari Diskominfo Kobar, 05 Mei 2026 16:44, Dibaca 1,301 kali.

MMCKalteng – Pangkalan Bun – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) meraih penghargaan kategori Entrepreneur Government/Creative Financing dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar di Platinum Hotel Balikpapan, Senin (5/5/2026). Dalam ajang tersebut, Kobar berhasil meraih peringkat terbaik ke-3 kategori kabupaten di regional Kalimantan.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri dan diterima langsung oleh Bupati Kobar, Hj. Nurhidayah, didampingi Sekretaris Daerah, Plt. Kepala Bapperida, serta Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).

(Baca Juga : TP PKK Laksanakan Sosialisasi di 3 Kecamatan)

Kategori ini menilai kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber daya serta menciptakan inovasi pembiayaan pembangunan, meliputi inovasi pajak dan retribusi daerah, pengelolaan BUMD, serta pemanfaatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Pemkab Kobar dinilai berhasil menghadirkan konsep entrepreneur government melalui berbagai terobosan pembiayaan kreatif yang inovatif dan berkelanjutan. Sejak 2025, sejumlah langkah strategis telah dilakukan, seperti digitalisasi pelayanan pajak daerah, ekstensifikasi dan reformasi regulasi, serta penguatan pengawasan fiskal.

Bupati Hj. Nurhidayah menyampaikan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dalam mendorong inovasi pembiayaan.

“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen kami dalam menghadirkan tata kelola keuangan yang adaptif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi faktor pendukung, di antaranya Perumda Tirta Arut dan BPR Marunting Sejahtera yang telah meraih predikat sehat dari BPKP dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Keberhasilan ini juga ditunjukkan melalui kemampuan Pemkab Kobar menggandeng sektor swasta dalam pembangunan, termasuk melalui pola konsorsium pembangunan jalan serta kerja sama pengelolaan persampahan.

Pemkab Kobar juga tengah melakukan transformasi pengelolaan aset daerah dengan menggeser paradigma dari sekadar pencatatan administratif menjadi pemanfaatan bernilai ekonomi, sebagai upaya mendorong kemandirian fiskal daerah.

Dari sisi akuntabilitas, Pemkab Kobar mencatatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebanyak 11 kali berturut-turut sejak 2013 hingga 2024. Sementara itu, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga meningkat dari 2,87 pada 2024 menjadi 3,18 pada 2025.

Dengan capaian tersebut, Pemkab Kobar dinilai berhasil menunjukkan kinerja inovatif dalam pengelolaan keuangan daerah berbasis kolaborasi dan optimalisasi sumber daya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (prokom_rib)/Edt:UL