Rakor Nasional di Jakarta, Bupati Seruyan Bahas SDM Transportasi dan Pelayanan Publik

Kontribusi dari Diskominfo Kabupaten Seruyan, 07 April 2026 19:10, Dibaca 110 kali.

MMCKalteng – Jakarta – Bupati Seruyan Ahmad Selanaorwanda, menghadiri Rapat Koordinasi Harmonisasi Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) Transportasi dalam rangka mendukung penguatan kinerja pemerintah daerah tahun 2026 bertempat di Redtop Hotel dan Convention Center Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas tantangan serta merumuskan langkah bersama dalam pengelolaan sektor transportasi yang lebih optimal.

(Baca Juga : Bupati Cek Pos Pelayanan Lebaran 2019)

Rapat koordinasi ini dilaksanakan sebagai respons atas masih banyaknya persoalan dalam pengelolaan angkutan umum di daerah. Sejumlah pemerintah daerah menyampaikan bahwa keterbatasan kemampuan fiskal menjadi kendala utama dalam memberikan dukungan terhadap layanan transportasi publik. Dalam forum tersebut ditegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mencari solusi yang berkelanjutan.

“Masih banyak persoalan yang perlu kita selesaikan bersama, terutama terkait dukungan pembiayaan layanan angkutan umum di daerah,” ungkap salah satu narasumber dalam kegiatan tersebut.

Lebih lanjut, sektor transportasi dinilai sebagai sektor yang sangat dinamis, dengan tantangan yang terus berkembang seiring perubahan kondisi dan karakteristik wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang adaptif serta inovatif dalam pengelolaannya.

Dalam kesempatan tersebut juga ditekankan pentingnya peran aparatur pemerintah yang tidak hanya berfungsi sebagai birokrat administratif, tetapi juga memiliki jiwa kewirausahaan.

“Kita dituntut tidak hanya menjadi birokrat, tetapi juga memiliki pola pikir entrepreneurship agar mampu mengelola layanan angkutan umum sebagai kewajiban pelayanan publik yang memberikan nilai tambah,” ujar peserta rapat.

Selain itu, keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Seluruh kebijakan strategis pemerintah pada dasarnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks ini, penguatan pengelolaan SDM yang profesional menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik.

“Kualitas SDM menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu, kebijakan yang kita susun harus mampu mendorong peningkatan pelayanan publik yang lebih baik,” disampaikan dalam forum tersebut.

Adapun dalam arah perencanaan kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) periode 2025 hingga 2029, pemerintah menetapkan prioritas pada sektor pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Meskipun demikian, sektor strategis lainnya seperti transportasi, energi, dan infrastruktur tetap menjadi bagian penting yang harus dipenuhi.

Hal ini dilakukan untuk mendukung investasi pembangunan SDM secara menyeluruh dan berkelanjutan. “Prioritas memang pada pelayanan dasar, namun sektor transportasi dan infrastruktur juga tidak kalah penting dalam menunjang pembangunan daerah,” tutupnya. (MMCSeruyan/IH)/Edt:UL