Inspektorat Kobar Tekankan Reformasi Birokrasi sebagai Kewajiban Mutlak Pemerintah Daerah

Kontribusi dari Diskominfo Kobar, 07 April 2026 15:51, Dibaca 351 kali.

MMCKalteng – Pangkalan Bun - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) terus mematangkan langkah transformasi birokrasi melalui agenda Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) Triwulan I Tahun 2026, Selasa (7/4/2026). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari pada tanggal 7-8 April 2026 ini difokuskan pada sinkronisasi kinerja antara Tim RB General dan Tim RB Tematik.

Bertempat di Aula Sinergi Inspektorat Daerah Kobar, evaluasi ini menjadi ajang krusial untuk mengukur sejauh mana efektivitas program perubahan yang telah dicanangkan di awal tahun anggaran. Fokus evaluasi mencakup perbaikan tata kelola internal (RB General) serta penyelesaian masalah hilir yang berdampak langsung pada masyarakat (RB Tematik).

(Baca Juga : Tingkatkan Kesadaran Nelayan Desa Kenambui, Diskan Sosialisasikan Alat Tangkap Ikan Yang Dilarang)

Inspektur Daerah Kabupaten Kobar, Isno Pandowo, dalam arahannya menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi bukanlah sekadar pemenuhan dokumen administratif atau formalitas tahunan. Menurutnya, RB adalah fondasi utama bagi keberlangsungan pelayanan publik yang prima.

“Reformasi Birokrasi itu wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Ini bukan lagi soal imbauan, tapi kebutuhan organisasi untuk bertransformasi,” ujarnya.

Isno menambahkan bahwa keberhasilan RB sangat bergantung pada komitmen unit kerja dalam menerjemahkan kebijakan menjadi aksi nyata.

“Kita tidak ingin terjebak dalam rutinitas. Tim RB General harus memastikan sistem berjalan akuntabel, sementara Tim RB Tematik harus mampu menjawab isu-isu strategis daerah. Semua harus seiring sejalan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari perbaikan birokrasi ini,” tegasnya.

Kegiatan ini menghadirkan seluruh pengampu kebijakan dari masing-masing daerah yang terlibat dalam tim evaluasi. Melalui pertemuan ini, diharapkan setiap kendala yang ditemukan pada triwulan pertama dapat segera dipetakan dan dicarikan solusinya guna mencapai target indeks RB yang lebih tinggi di akhir tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sendiri terus berkomitmen untuk mempercepat akselerasi RB, sejalan dengan visi nasional dalam menciptakan birokrasi yang bersih, lincah, dan berorientasi pada hasil. (itda kobar)/Edt:UL