Pemprov Kalteng Gelar Konsolidasi Daerah Dikdasmen 2026, Perkuat Sinergi dan Transformasi Pendidikan

Kontribusi dari Dewi Rosmeity , 03 Maret 2026 20:18, Dibaca 46 kali.

MMCKalteng – Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026, bertempat di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Selasa (3/3/2026). Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat sinergi serta menyelaraskan kebijakan pendidikan nasional dengan implementasinya di daerah.

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

(Baca Juga : Beri Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, Gubernur Harapkan Kinerja dan Pengabdian PNS Terus Ditingkatkan)

Dalam sambutannya, Hamka menyampaikan apresiasi kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah atas inisiatif dan komitmennya menyelenggarakan kegiatan tersebut.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menginisiasi kegiatan ini sebagai ruang strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pendidikan pusat dan daerah,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa BPMP memiliki peran penting sebagai penghubung antara kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dengan pelaksanaan di daerah, sehingga setiap program nasional dapat diterjemahkan menjadi langkah nyata di satuan pendidikan.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, sektor pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam mencetak generasi yang unggul, berkarakter, adaptif, serta mampu bersaing di tengah perkembangan zaman.

Ia juga menekankan bahwa transformasi pendidikan harus selaras dengan RPJPN 2025–2045 serta Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, khususnya dalam mewujudkan SDM beretika melalui pendidikan inklusif yang berlandaskan nilai Belom Bahadat.

“Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan adalah kewajiban kita bersama. Ini merupakan wujud tanggung jawab negara untuk menjamin setiap anak memperoleh layanan pendidikan dasar yang layak dan bermutu,” imbuhnya.

Menutup sambutannya, Hamka menegaskan komitmen Pemprov Kalteng untuk terus mendorong inovasi melalui penguatan tata kelola berbasis data, Program PENA KALTENG, Kelas Digital Huma Betang, Beasiswa 1 Rumah 1 Sarjana, serta penguatan sinergi melalui Kartu Huma Betang Sejahtera guna mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

Sementara itu, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Tomy Harijaya, menyampaikan bahwa konsolidasi daerah ini merupakan tindak lanjut dari konsolidasi nasional yang telah dilaksanakan sebelumnya. Forum ini menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai tantangan pendidikan di daerah serta merumuskan langkah strategis dalam mendukung program prioritas nasional.

Ia menjelaskan, sejumlah isu strategis yang dibahas meliputi pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pembelajaran, penguatan tata kelola pendidikan, dukungan wajib belajar 13 tahun, digitalisasi pendidikan, revitalisasi satuan pendidikan, penguatan tes kemampuan akademik, pembelajaran mendalam, coding dan kecerdasan artifisial, hingga rencana pengembangan sekolah terintegrasi di setiap kabupaten/kota.

Direktur Sekolah Menengah Pertama Kemendikdasmen RI yang diwakili Dr. Poppy Dewi Puspitawati menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi fase penting dalam memperkuat transformasi layanan pendidikan yang lebih bermutu, inklusif, dan berkeadilan. Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara BPMP dan pemerintah daerah agar setiap program benar-benar berdampak nyata bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di Kalimantan Tengah.

Kegiatan ini turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang diwakili Anggota Komisi III Helmi, Direktorat SUPD IV Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang diwakili Suharyanto, Kepala Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala BPMP Provinsi Jawa Barat, para Kepala Perangkat Daerah dan instansi vertikal, serta seluruh peserta konsolidasi. (Dw/Foto:Rdn)