Pemprov Kalteng Dapat Dukungan Operasi Modifikasi Cuaca dari BNPB

Kontribusi dari BPBD PROV KALTENG, 06 Agustus 2025 10:24, Dibaca 64 kali.

MMCKalteng - Palangka Raya — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengambil langkah serius dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau. Salah satu strategi mitigasi yang disiapkan adalah pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), yang kini mendapatkan dukungan penuh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Kegiatan koordinasi dan verifikasi pesawat udara untuk keperluan OMC dilakukan pada Selasa (5/8/2025) di Kantor Operasional Stasiun Meteorologi Tjilik Riwut, Palangka Raya. Rapat dipimpin oleh Kabid Kedaruratan dan Logistik, Alpius Patanan, mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalimantan Tengah, serta dihadiri oleh unsur lintas sektor.

(Baca Juga : Kepala BAPPERIDA Kalteng Dampingi Gubernur Gelar Hasupa Hasundau Bersama Insan Pers dan LSM, Perkuat Sinergi untuk Pembangunan Daerah)

“Rencana pelaksanaan OMC ini merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana karhutla, khususnya dalam mengantisipasi dampak musim kemarau yang saat ini mulai dirasakan di beberapa wilayah Kalimantan Tengah,” ujar Alpius Patanan.

Rapat koordinasi ini melibatkan tim gabungan dari BMKG, AirNav Indonesia, PT Angkasa Pura Indonesia, Lanud Iskandar Pangkalan Bun, serta Dinas Kehutanan, dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah. Kehadiran perwakilan BNPB pusat dan Komandan Lanud menunjukkan komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam penanggulangan karhutla yang berpotensi besar.

Disampaikan pula bahwa OMC akan menggunakan metode penyemaian awan dengan bahan kimia khusus untuk mempercepat hujan buatan. Teknologi ini dianggap efektif untuk membasahi lahan gambut yang rentan terbakar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat, terutama saat intensitas curah hujan alami menurun signifikan.

“Kami berharap melalui OMC, peluang terjadinya karhutla skala besar bisa ditekan sedini mungkin. Upaya ini akan lebih efektif jika didukung kerja sama semua pihak dan kesiapsiagaan masyarakat,” lanjut Alpius.

Selain itu, ia juga menegaskan bahwa OMC bukan satu-satunya solusi. Upaya pencegahan tetap membutuhkan pengawasan lapangan yang ketat, patroli terpadu, serta penegakan hukum terhadap pembakar lahan. Oleh karena itu, sinergi lintas sektor sangat krusial dalam menjamin efektivitas kebijakan dan respons terhadap ancaman bencana.

Pemerintah Provinsi Kalteng menargetkan OMC akan segera dilaksanakan begitu seluruh unsur teknis dan sarana pendukung siap. Program ini menjadi bagian dari respon darurat daerah yang berpacu dengan waktu untuk mencegah kondisi kabut asap seperti yang pernah melanda wilayah ini di tahun-tahun sebelumnya.

(PPID BPBD Prov. Kalteng)/Edt:WP