Asisten Ekbang Sri Widanarni Hadiri Sosialisasi Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022

Kontribusi dari Levrita Rahayunie, 30 Januari 2024 16:10, Dibaca 712 kali.

MMCKalteng – Palangka Raya – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Prov. Kalteng Sri Widanarni menghadiri Sosialisasi Hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimatan Tengah secara hybrid, bertempat di Ruang Vicon Lt. 2 BPS Prov. Kalteng, Selasa (30/1/2024).

Mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Asisten Ekbang menyampaikan apresiasi kepada BPS Prov. Kalteng atas hasil pelaksanaan Survei Biaya Hidup tahun 2022. Hal ini sangat penting bagi Pemerintah Prov. Kalteng terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Prov. Kalteng terkait dengan pengendalian inflasi daerah.

(Baca Juga : Sekda Nuryakin : Munas ILUNI UPR Diharapkan Dapat Mengkristalisasikan Visi Kolektif Segenap Alumni Universitas Palangka Raya)

“Dari hasil yang telah disampaikan tadi bahwa pada tahun 2022 terlihat dengan jelas bahwa, ternyata ada perubahan yang signifikan atas biaya hidup masyarakat bila dibandingkan tahun 2018, dimana kelompok makanan meningkat sebesar 48,50 persen di tahun 2022 dari total konsumsi” sebutnya.

Perubahan yang terjadi ini salah satunya dipengaruhi oleh pandemi covid-19, sehingga sangat mempengaruhi aspek ekonomi masyarakat.

“Harapannya ke depan, hasil survei yang telah dilaksanakan ini menjadi perhatian dan fokus bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, terutama sebagai acuan untuk penanganan inflasi daerah, dan mudah-mudahan pemerintah dapat melakukan yang terbaik untuk masyarakat Kalimantan Tengah ” tutupnya.

Sementara itu, Kepala BPS Prov. Kalteng Eko Marsoro dalam paparannya menyampaikan bahwa kegiatan sosialisasi hasil survei ini merupakan akhir dari rangkaian kegiatan Survei Biaya Hidup (SBH) 2022, dan BPS pada tahun 2022 telah menyelesaikan pendataan Survei Biaya Hidup yang dilanjutkan kegiatan pembahasan hasilnya bersama Forum Masyarakat Statistik (FMS) dan tenaga ahli di luar BPS pada tahun 2023.

BPS sejak tahun 1952 telah menyelenggarakan Survei Biaya Hidup untuk menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK), dan SBH 2022 merupakan pelaksanaan SBH yang ke-13 dengan penambahan cakupan wilayah rural sebanyak 60 Kabupaten tambahan, sehingga jumlah kota SBH seluruh Indonesia berjumlah 150 Kabupaten/Kota.

Menurutnya, IHK merupakan salah satu indikator ekonomi yang memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayarkan oleh konsumen. Perubahan dari IHK dari waktu ke waktu digunakan untuk menggambarkan tingkat inflasi/deflasi dari barang/jasa.

“Selain IHK juga digunakan sebagai dasar menyusun kebijakan fiskal dan moneter, penghitungan rancangan APBN, indeksasi upah/gaji, serta pengambilan keputusan bisnis bahkan keputusan belanja di level rumah tangga” paparnya.

“Dari hasil SBH 2022 ini dihasilkan beberapa kebaruan, yaitu cakupan wilayah dan jumlah sampel yang lebih banyak, juga menghasilkan gambaran bahwa terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat” sambung Eko.

Sejalan dengan bertumbuhnya industri penyediaan makanan dan minuman, pada tahun 2022, proporsi konsumsi terhadap makanan meningkat dibandingkan dengan tahun 2018. Jika pada tahun 2018 proporsi konsumsi makanan sebesar 33,68 persen, maka pada tahun 2022 meningkat menjadi 38,04 persen.

Selanjutnya, dari sisi diseminasi atau data yang dijadikan, penggunaan SBH 2022 ini juga dapat menghasilkan angka inflasi provinsi, karena saat ini penghitungan inflasi tidak hanya memperhatikan inflasi perkotaan saja, tetapi sudah memasukkan inflasi perdesaan yang diwakili oleh 60 kabupaten baru dalam cakupan SBH 2022.

“SBH 2022 di Provinsi Kalimantan Tengah dilaksanakan pada 4 (empat) kabupaten/kota, 2 (dua) kabupaten/kota merupakan cakupan sampel SBH 2018 yang dilakukan di daerah perkotaan yaitu Kota Palangka Raya dan Kabupaten Kotawaringin Timur, sedangkan 2 (dua) kabupaten adalah tambahan sampel SBH 2022 di daerah pedesaan yaitu Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Sukamara” imbuhnya.

“Survei ini dilakukan dengan total sampel setahun sebanyak 560 blok sensus, terdiri dari 280 blok sensus di daerah perkotaan dan 280 blok sensus di daerah pedesaan, dengan total sampel rumah tangga sebanyak 5.600, terdiri dari 2.800 rumah tangga di daerah perkotaan dan 2.800 rumah tangga di daerah perdesaan” pungkasnya.

Hadir pada kegiatan ini Pimpinan Instansi Vertikal mewakili Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng, Tim TPID  Prov. Kalteng, dan hadir secara virtual Kepala BPS Kabupaten/Kota se Kalteng. (levri/foto:Tomy&Aldo).