Sekilas Info
Kontribusi dari BPBD PROV KALTENG, 26 Mei 2023 19:22, Dibaca 352 kali.
Plt. Kalaksa BPBPK Prov Kalteng, Ahmad Toyib saat pimpin rapat dari ruang kerjanya
Plt. Kalaksa BPBPK Prov Kalteng, Ahmad Toyib saat pimpin rapat dari ruang kerjanya
MMCKalteng – Palangka Raya – Menghadapi kemarau tahun 2023 ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten/Kota sudah berjibaku melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang terjadi. Terkait hal itu Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Tindak Lanjut Usulan Pos Lapangan (Poslap) Satgas Pengendali Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 secara virtual zoom meeting dengan BPBD Kabupaten/Kota.
“Berdasarkan hasil kajian risiko bencana tahun 2021-2026, potensi risiko bencana yang ada pada 13 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Kalimantan Tengah terdapat di 136 kecamatan dengan klasifikasi : risiko rendah sebanyak 41 kecamatan, risiko sedang sebanyak delapan kecamatan, dan risiko tinggi sebanyak 87 Kecamatan,“ ucap Plt. Kepala Pelaksana BPBPK Prov. Kalteng Ahmad Toyib, Jumat (26/5/2023)
(Baca Juga : Badan Kesbangpol Prov. Kalteng Ikuti Rakor PPID Se-Kalteng Tahun 2024)
Dalam arahannya Ahmad Toyib menyampaikan apresiasi kepada BPBD Kabupaten/Kota yang sejak awal tahun sampai dengan saat ini terus melaksanakan tugas bersinergi dengan seluruh instansi terkait di daerah, dengan mengintensifkan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian karhutla melalui patroli, sosialisasi, edukasi, dan pemasangan spanduk/baliho di tempat-tempat daerah rawan terjadinya karhutla serta mengaktifkan pengawasan terhadap indikasi kejadian karhutla.
“Sebanyak 35 Pos lapangan Satgas Pengendali Karhutla akan diaktifkan sejak bulan Juni sampai dengan bulan Oktober 2023 yang biaya operasionalnya berupa honorarium personil, makan minum, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan lain-lain yang sudah dianggarkan dalam DPA BPBPK Prov Kalteng Tahun Anggaran 2023. Kabupaten/Kota yang menjadi lokasi penempatan Poslap agar segera melengkapi persyaratan yang sebelumnya sudah diinformasikan agar penyaluran dana dan logistik lainnya bisa segera dilaksanakan," ungkapnya.
Peserta rapat dari BPBD Kab/Kota se-Kalteng
Ia berharap agar Poslap Satgas Pengendali Karhutla di Kabupaten/Kota yang dibentuk ini dapat memberikan tenaga tambahan bagi daerah sekitar lokasi rawan karhutla untuk mengantisipasi kejadian dan dapat bersinergi dengan seluruh petugas lintas instansi yang sudah lebih dahulu terjun ke lapangan.
Selain itu ia juga mengimbau agar BPBD Kabupaten/Kota dapat segera melakukan pendataan seluruh personil pendukung pencegahan karhutla di lapangan yang statusnya bukan sebagai PNS, TNI, dan Polri untuk dijadikan database relawan/masyarakat peduli karhutla, dengan tujuan apabila ke depan ada rencana pemberian apresiasi dari Pemerintah ataupun pengecekan personil per wilayah untuk memetakan kekuatan sesuai lokasi rawan bencana dan kepentingan tour of duty dan tour of area, maka hal tersebut akan dengan mudah dilaksanakan berdasarkan database personil yang sudah tersedia.
“Mari terus kita giatkan patroli bersama instansi terkait ke daerah rawan terjadinya karhutla serta tingkatkan koordinasi dan komunikasi antar dinas instansi termasuk dengan TNI dan Polri dalam memberikan informasi dan edukasi terkait karhutla kepada masyarakat," pungkasnya. (Hlm.26/5/2022 /DS/foto/data: BPBPK Prov.Kalteng).
