Sekilas Info
Kontribusi dari DINAS KOMINFOSANTIK KAB. GUMAS, 30 Agustus 2021 15:39, Dibaca 581 kali.
MMCKalteng - Gunung Mas - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas (Gumas) Jhonson Ahmad melalui Kepala Seksi Identifikasi, Penguatan Kapasitas Degor mengimbau desa dan kelurahan yang belum melakukan musyawarah desa (musdes) atau musyawarah kelurahan (muskel) terkait verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar segera dilakukan.
“Dari 127 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Gumas, sebagian besar sudah melakukan musdes/muskel,” ucap Degor, di ruang kerjanya, Senin (30/8/2021).
(Baca Juga : Dua Puluh Tiga ASN DPMPTSP Kobar beserta Tim Teknis dari 11 OPD Ikuti Bimtek OSS-RBA Secara Online)
Dia mengatakan, sampai saat ini tersisa belasan desa/ kelurahan yang belum melakukan musdes/muskel. Bagi desa/kelurahan yang belum melakukan diimbau agar segera melakukan musyawarah tersebut.
Musdes/muskel tersebut merupakan dasar untuk Basis Data Terpadu. Data tersebut memang harus diperbaharui, karena data yang digunakan saat ini berasal dari data statistik 2011.
Lebih lanjut, verifikasi dan validasi DTKS bertujuan untuk memperbaharui data di masyarakat, agar bantuan sosial yang disalurkan tepat sasaran. Verifikasi dan validasi DTKS juga bertujuan untuk melengkapi data, karena ada sebagian masyarakat yang datanya belum lengkap "by name by address".
Yang dimaksud dengan "by name by address" adalah nama dan alamat harus sesuai dengan administrasi kependudukan yakni Nomor Induk Kependudukan (NIK). Di sini diperlukan kesadaran masyarakat agar tertib dalam hal adminduk.
Degor menjelaskan, data yang ada saat ini mungkin saja berubah hanya dalam beberapa waktu karena beberapa hal, seperti perpindahan penduduk, adanya masyarakat yang meninggal dunia, dan beberapa lainnya.
“Untuk petunjuk teknis pelaksanaan musdes/muskel DTKS telah kami sampaikan. Kami juga siap hadir pada setiap pelaksanaan musdes/muskel DTKS,” tandasnya. (Dede Setiawan / Foto: Dede Setiawan)
Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.