Badan Publik Wajib Sediakan Permintaan Informasi Secara Cepat

Kontribusi dari Widia Natalia, 15 Juli 2021 10:32, Dibaca 114 kali.


MMCKalteng – Palangka Raya – Plt. Kepala Dinas KominfoSantik Prov. Kalteng Agus Siswadi mengatakan bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang, bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan sosial. Hal ini disampaikan saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Prov. Kalteng Tahun 2021 di Gedung Smart Province DiskominfoSantik Prov. Kalteng, Kamis (15/7/2021).

Agus Siswadi menyampaikan bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keberadaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi, kewajiban badan publik untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan cara sederhana serta pengecualian bersifat ketat dan terbatas dan juga kewajiban badan publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

(Baca Juga : Gubernur Kalteng Minta Tindakan Hukum Yang Transparan Agar Memberi Efek Jera Kepada Terduga Pelaku Pembakaran Lahan)

“Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan demikian dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka serta merupakan upaya strategis dalam mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme”, ungkap Agus.

Pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk dan menetapkan PPID yang melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan.

“Sehubungan dengan makin maraknya permohonan informasi yang diterima oleh badan publik maka dirasa perlu untuk melakukan penyamaan persepsi antar PPID guna menyepakati mekanisme atau langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan oleh PPID dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang baik sesuai UU KIP”, pungkas Agus.


Rakor dihadiri oleh PPID utama dan dihadiri secara virtual dari tempat masing-masing oleh PPID pembantu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng. Rakor menghadirkan para narasumber yang berkompeten diantaranya Plt. Kepala Dinas KominfoSantik Prov. Kalteng Agus Siswadi yang juga merupakan Ketua PPID Utama Prov Kalteng, Auditor Madya Inspektorat Prov. Kalteng Bobby Hartadhy dan Ketua Komisi Informasi Prov. Kalteng Daan Rismon.(wdy/foto:Rinto)

Widia Natalia

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook