Patroli Pengawasan Dalam Rangka Kepatuhan Pelaku Usaha di Wilayah Laut Pesisir Kobar Sampai 12 Mil

Kontribusi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, 26 Mei 2021 14:05, Dibaca 431 kali.


MMCKalteng – Kotawaringin Barat - Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) merupakan salah satu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki luas 153.800 km² dan panjang garis pantai 750 km yang terletak di Tujuh Kabupaten Pesisir, serta memiliki 11 Daerah Aliran Sungai Besar dan Perairan Umum, dengan luas 2,29 juta ha. Berdasarkan data statistik perikanan tangkap tahun 2020, jumlah kapal sampan dan motor tempel sebanyak 1.093 unit, Kapal ukuran 0 - 5 GT sebanyak 5.248 unit, ukuran 5 -10 GT sebanyak 646 unit dan ukuran 10 - 20 GT sebanyak 25 buah serta 30 GT ke atas sebanyak 15 unit. Untuk Perikanan Budidaya, budidaya tambak seluas 5.977 ha, budidaya kolam seluas 1.523 ha, budidaya karamba seluas 407,09 ha, budidaya jaring apung 7,25 ha dan usaha budidaya rumput laut sebesar 15 ha. Terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdapat 1.789 unit pengolahan dan 5.038 unit pemasaran. Untuk status Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) jumlah pelanggaran tindak pidana perikanan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 103 kali dan jumlah kelompok pengawas yang dikukuhkan sebanyak 130 kelompok di seluruh wilayah Prov. Kalteng. Dengan keberadaan potensi dan data tersebut perlu dikelola dan diawasi secara berkesinambungan dan terjaga kelestariannya.

Dari rangkaian kegiatan pengawasan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan sinergitas antara penegak hukum di laut dilakukan dengan dilaksanakannya kegiatan patroli bersama dengan Pihak Satpolair Polres Kobar. Kegiatan Patroli bersama ini dilaksanakan di wilayah Pesisir Laut Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) selama dua hari yaitu 25-26 Mei 2021. Untuk Pelaksanaan Patroli diawali koordinasi dengan Institusi Polres Kobar dalam rangka persiapan kegiatan patroli. Dalam koordinasi tersebut untuk wilayah patroli disepakati dilakukan di wilayah pesisir Kobar antara lain Gosong Songgora, Beras Basah, Tanjung Keluang dan sekitarnya. Personel yang diturunkan sebanyak lima personel yang berasal dari Satpolair Polres Kobar dan tiga personel dari Dislutkan Prov Kalteng dengan sasaran penertiban para pelaku usaha yang melakukan aktivitas kegiatan penangkapan ikan di laut dari sisi perizinan kapal kewenangan provinsi, serta sosialisasi dan penertiban penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan oleh para nelayan terutama yang menangkap ikan dan beraktivitas di kawasan konservasi perikanan.

(Baca Juga : Perwakilan Kepala Madrasah Kota Palangka Raya Raih 10 Besar Terbaik)

Kegiatan ini diawali dengan apel cek kesiapan personel dan sarana speed boat 12 Meter KP XVIII – 103 serta alat keselamatan pelampung, persenjataan dan alat lainnya yang digunakan untuk kegiatan patroli. Apel Kesiapan dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Puting wilayah Kumai yang dipimpin oleh Kasatpolair Polres Kobar Iptu Kasat Kusein dan didampingi Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dislutkan Prov Kalteng Ir. Hj. Rasifahani, M.Si.

Hasil dari kegiatan patroli ini ditemukan satu buah kapal penangkap ikan tanpa memiliki dokumen berlayar di Muara Tanjung Kaluang dengan tindakan dilakukan pembinaan dan diperintahkan kapal tersebut untuk kembali ke pelabuhan agar melengkapi dokumen berlayar, kemudian satu buah kapal tanpa nama sedang melakukan aktivitas menangkap ikan di wilayah sekitar Gosong Songgora menggunakan alat tangkap ikan jenis lempara dasar/trawl mini, ditemukan ikan-ikan kecil jenis krepes, sotong, baronang, pari dan ikan-ikan kecil lainnya dengan berat + 15 kg, selanjutnya kapal tersebut di Adhoc ke Pelabuhan Marnit Polres Kobar untuk Proses Hukum Lebih lanjut, dan ditemukan pula 15 Kapal Penangkap Ikan yang sedang labuh jangkar di wilayah Konservasi Gosong Songgora dimana dilakukan tindakan sosialisasi tentang larangan beraktivitas di wilayah tersebut.

Dari kegiatan ini diharapkan dapat diperoleh manfaat langsung yang diterima dengan adanya semakin berkurangnya IUU Fishing, semakin berkurangnya kerusakan sumber daya kelautan dan kepatuhan pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan di dalam upaya penegakan aturan dan hukum sektor kelautan dan perikanan. Disamping itu juga dengan semakin tingginya kesadaran pelaku usaha di dalam mematuhi peraturan perundang-undangan maka akan semakin terjaganya sumber daya perikanan dan semakin meningkatnya pendapatan masyarakat pada umumnya, serta adanya peningkatan pendapatan asli daerah dari penertiban perizinan dari Pelaku usaha perikanan. (TM/adt/ Foto: Tgh)

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook