Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Hadiri Rapat Pengumpulan Bahan Masukan Penyusunan Rancangan PerMen ATR/BPN tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Kontribusi dari Widia Natalia, 09 Maret 2021 11:06, Dibaca 75 kali.


MMCKalteng – Palangka Raya – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) H. Nurul Edy mewakili Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri menghadiri Rapat Pengumpulan Bahan Masukan Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (PerMen ATR/BPN) tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Kegiatan ini dihadiri Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng secara virtual melalui video conference dari Ruang Rapat Bajakah 2, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (09/03/2021).

Kegiatan rapat dimaksudkan untuk mengumpulkan stakeholder terkait dengan proses pengadaan tanah, khususnya yang memiliki kewenangan dalam tahap persiapan pengadaan tanah, dengan tujuan untuk mengumpulkan bahan masukan dari beberapa pertanyaan dan juga konfirmasi terhadap beberapa hal terkait dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada saat tahap perencanaan pengadaan tanah, untuk mempermudah tim Konsultan LPM Equator dalam penyusunan rancangan PerMen. Selain itu, guna menindaklanjuti ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

(Baca Juga : Gubernur Buka Secara Resmi Festival Budaya Isen Mulang Tahun 2019)

Stakeholder yang terlibat dalam proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, khususnya Pemerintah Daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah terkait pelaksanaan tahap persiapan.


Rapat dibuka oleh Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah Arie Yuriwin. Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah Arie Yuriwin saat menyampaikan sambutannya dan arahannya mengatakan Rapat Pengumpulan Bahan Masukan Penyusunan Rancangan PerMen ATR/BPN yang digelar saat ini merupakan kegiatan hasil koordinasi antara Direktorat Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, JICA dan konsultan yang ditunjuk LPM Equator.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, khususnya Pasal 8 ayat (5), Pasal 52, Pasal 88, Pasal 116, Pasal 132 dan Pasal 139, Kementerian ATR/BPN, sebagai kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarian/pertanahan dan tata ruang diamanatkan untuk menyusun PerMen yang mengatur kebijakan terkait pelaksanaan pengadaan tanah khususnya untuk substansi yang berkaitan dengan ketentuan diantaranya tata cara penyusunan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah, tahapan persiapan Pengadaan Tanah, tata cara Ganti Kerugian dalam keadaan khusus, tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil Pengadaan Tanah, tata cara Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum yang dilakukan secara elektronik dan nilai Ganti Kerugian.

Saat ini Kementerian ATR/BPN yang tengah menjalin kerja sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui “Technical Cooperation Project for Capacity Development for Land Appropriation System Improvement” dan mendapatkan dukungan dalam bentuk penyediaan jasa konsultansi untuk dapat membantu menyiapkan penyusunan rancangan PerMen, khususnya untuk hal yang terkait dengan topik tahap persiapan pengadaan tanah.

Pada kesempatan tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng H. Nurul Edy menyampaikan terkait Inventarisasi Awal Peraturan Daerah Terkait Tahap Persiapan Pengadaan Tanah, Pemprov. Kalteng telah membentuk Peraturan Gubernur Kalteng Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Daerah.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi persiapan pengadaan tanah, pendelegasian wewenang persiapan pengadaan tanah, biaya operasional dan biaya pendukung, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Rapat diikuti oleh jajaran dari Kementerian ATR/BPN, Tim JICA, sejumlah Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di-Indonesia dan Kanwil BPN Provinsi/Kantor Pertanahan se-Indonesia. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Prov. Kalteng didampingi  Kepala Bidang Pengadaan Tanah  dan Pengembangan Kanwil BPN Prov. Kalteng.(WDY/Foto:Asep)

Widia Natalia

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Kalteng Bicara Baik.
Mari Jaga Lingkungan Kita.

Facebook