Sekda Kalteng Hadiri Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-72 Tahun 2020

Kontribusi dari Widia Natalia, 14 Desember 2020 10:49, Dibaca 5 kali.

MMCKalteng – Palangka Raya – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menghadiri Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-72 Tahun 2020 dilingkungan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalteng, bertempat di Aula Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalteng, Senin (14/12/2020).  Pelaksanaan Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 Tahun 2020 ini dilaksanakan terpusat dari Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (RI) Jakarta.

Acara ini terhubung langsung secara virtual ke Aula Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta.  Adapun Tema dalam Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 yakni Recover Better, Stand Up for Human Rights.

(Baca Juga : Perlunya Peran Serta Masyarakat dan Ormas Dalam Mengelola Pembangunan di Kalimantan Tengah)

Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72 Tahun 2020 Tingkat Nasional dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Luar Negeri, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Penasehat Kehormatan Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Sekretariat Jenderal dan para Sekretaris Unit Utama. Hadir secara khusus Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo memberikan Sambutan pada Peringatan Hari HAM Sedunia ke-72.

Dalam Sambutannya, Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa kita mempunyai komitmen yang sama bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM menjadi pilar penting bagi Indonesia untuk menjadi Bangsa yang lebih beradap, lebih tangguh dan lebih maju. Komitmen kuat Pemerintah dalam penegakan HAM telah dituangkan dalam rencana aksi Nasional HAM 2020-2025.

“Hak Sipil, hak politik serta hak ekonomi dan sosial serta budaya harus dilindungi secara berimbang dan tidak ada satupun yang terabaikan”, tutur Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menekan terkait kebebasan beribadah dibeberapa tempat, diminta kepada para Aparat, Pemerintah Pusat dan Daerah secara aktif dan responsif untuk menyelesaikan masalah ini secara baik, damai dan bijak. Pembangunan infrastruktur juga harus didedikasikan sebagai prasarana untuk pemenuhan HAM dengan menjamin keterjangkauan hak mobilitas, kesehatan, pangan, kebutuhan dasar yang merata termasuk bahan bakar satu harga.

Lebih lanjut Joko Widodo mengutarakan, demikian halnya dengan pembangunan sumber daya manusia dengan memastikan penurunan kasus stunting serta keterjangkauan pendidikan yang memadai terutama di Daerah-daerah terpencil dan pulau-pulau terluar. Secara khusus Presiden memberikan perhatian kepada penyandang disabilitas.

“Kita telah membentuk komisi Nasional disabilitas dan berorientasi pada pendekatan HAM”, imbuh Presiden.

Usai mengikuti rangkaian acara peringatan hari HAM Sedunia ke-72 Tahun 2020 Tingkat Nasional,  Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalteng Ilham Djaya dalam laporannya pada peringatan hari HAM Sedunia ke-72 di dilingkungan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalteng menyampaikan bahwa pada tahun 2020 ini, sebanyak 259 Kabupaten dan Kota, atau sekitar 50,4%, dari jumlah keseluruhan 514 Kabupaten/Kota di Indonesia, meraih penghargaan kategori Kabupaten dan Kota Peduli HAM.  Dari jumlah tersebut, 6 Kabupaten dan Kota dari Prov. Kalteng tahun ini berhasil memperoleh predikat Peduli HAM. Sebanyak 6 Kabupaten dan Kota dari Prov. Kalteng yang berhasil memperoleh predikat Peduli HAM diantaranya Kota Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Lamandau.

Sementara itu, ada 3 Kabupaten/Kota yang memperoleh penghargaan Cukup Peduli HAM diantaranya Kabupaten Sukamara, Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Katingan.

Kementerian Hukum dan HAM di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng, Unit Pelaksana Teknis juga memperoleh penghargaan Pelayanan Publik berbasis HAM (P2HAM) diantaranya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palangka Raya, Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IIA Palangka Raya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Palangka Raya, Balai Pemasyarakatan Kelas II Muara Teweh, Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalan Bun, Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangka Raya dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit. Tujuan dari program P2HAM, adalah agar standar dan norma HAM dikedepankan dalam pemenuhan kebutuhan layanan warga masyarakat, yang membutuhkan jasa dan atau pelayanan hukum dan HAM. 

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalteng Ilham Djaya mewakili Menteri Hukum dan HAM menyerahkan penghargaan Kementerian Hukum dan HAM kepada Gubernur Kalteng yang telah berhasil melakukan pembinaan kepada Kabupaten dan Kota di Prov. Kalteng, sehingga lebih dari separuh jumlah Kabupaten/Kota mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM. Dalam hal ini, penghargaan diterima secara langsung oleh Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran.

Sambutan tertulis Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri menyampaikan Pelaksanaan pemenuhan pelayanan publik oleh Pemerintah harus di dukung sepenuhnya, karena merupakan bagian dari program pemajuan HAM.  Dimana seluruh jajaran Pemerintah baik Pusat maupun Daerah harus hadir, untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. 

Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri mengutarakan upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah dalam pelayanan publik, baik melalui program penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM, maupun program Pelayanan Publik berbasis HAM, harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Pada kesempatan tersebut, Fahrizal Fitri memberikan apresiasi atas capaian penghargaan  yang diterima Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalteng, unit-unit pelaksana teknis pelayanan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng yang sudah berhasil memperoleh penghargaan terbaik di bidang Pelayanan Publik berbasis HAM dan apresiasi yang luar biasa kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng yang tak kenal lelah mendorong keberhasilan meraih penghargaan Kabupaten/Kota dan Pelayanan Publik Berbasis HAM di Kabupaten/Kota dan Unit Pelaksana Teknis.

Hal yang lainnya mengenai  pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Prov. Kalteng, Fahrizal Fitri mendorong agar Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dapat bersinergi dengan berbagai pihak untuk mensukseskan rencana aksi tersebut. Tentunya peran utama dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalteng dalam mendampingi pelaksanaan aksi HAM dan membantu pelaporannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sehingga sejalan dengan kebijakan yang digariskan dari Pemerintah Pusat. 

Setelah menyampaikan laporan, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng melakukan penyerahan penghargaan kepada Kabupaten dan Kota yang telah meraih penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Hadir langsung di Aula Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalteng diantaranya Kepala Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional Yasmon, Bupati/ Walikota se-Kalteng, unsur Forkopimda serta  Pejabat dan jajaran di Lingkungan Kantor Wilayah Hukum dan HAM Kalteng.(WDY/Foto:Asep).