Evaluasi Pelaksanaan SPM dan Reformasi Birokrasi Lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Kontribusi dari Dinkes Prov.Kalteng, 07 Desember 2020 15:46, Dibaca 174 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu tahapan yang dilakukan untuk menilai sampai sejauh mana pencapaian yang telah dihasilkan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Evaluasi yang dilaksanakan merupakan salah satu kendali sekaligus alat untuk memacu peningkatan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah ke arah yang lebih baik.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Kesehatan Prov.Kalteng dr.Suyuti Syamsul, MPPM menambahkan, tujuan utama evaluasi ini adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap penting sekaligus untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing - masing bidang yang terlibat langsung dalam pencapaian kinerja. Keberhasilan evaluasi dapat meningkatkan kualitas laporan capaian kinerja sebelum kita melakukan publikasi dan diseminasi kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Melalui laporan kinerja yang telah disusun juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. Acara ini dilaksanakan di Hotel Neo Palangka Raya, Senin (7/12/2020).

(Baca Juga : Mansa Pulpis Belajar Keterampilan Ke Mankoraya)


Capaian kinerja di dinas kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dari capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Wajib Pemerintah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Selain ada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum menunjukkan arah perkembangan yang lebih baik. Untuk melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat, cepat, dan konsisten guna mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia, yaitu Peraturan Presiden nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia 2010-2025.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. (Subbag PP Sekretariat Dinkes Prov. Kalteng)

Dinkes Prov.Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Kalteng Bicara Baik.
Mari Jaga Lingkungan Kita.

Facebook