Plt. Gubernur Kalteng Melantik Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Prov. Kalteng

Kontribusi dari Widia Natalia, 17 November 2020 14:07, Dibaca 72 kali.


MMCKalteng – Palangka Raya – Plt. Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Habib Ismail Bin Yahya melantik Komite Advokasi Daerah (KAD) Anti Korupsi Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng), bertempat di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (17/11/2020). Melalui Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 188.44/500/2020 tanggal 22 September 2020, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng menetapkan pembentukan Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Prov. Kalteng dengan bantuan dan dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membangun komitmen antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha.

Sebanyak 50 KAD Anti Korupsi Prov. Kalteng yang dilantik, terdiri dari Penasehat yakni Gubernur Kalteng, Pembina yakni Wakil Gubernur Kalteng, Ketua yakni Sekretaris Daerah Prov. Kalteng, Wakil Ketua yakni Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Prov. Kalteng termasuk Koordinator dan anggota di masing-masing bidang.

(Baca Juga : Munaslub Asosiasi Diskominfo se-Indonesia Hasilkan Susunan Pengurus Baru)

Plt. Gubernur Kalteng Habib Ismail Bin Yahya menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh pengurus KAD Anti Korupsi Prov. Kalteng yang baru saja dilantik. Sinergi dalam pemberantasan korupsi merupakan salah satu amanat Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa program pencegahan korupsi harus sinergi dengan kebijakan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha yang merupakan bagian dari pemangku kepentingan maupun dengan kebijakan strategis KPK.

Habib Ismail Bin Yahya  mengapresiasi langkah KPK dan seluruh pihak yang mendukung program pencegahan korupsi di Prov. Kalteng dalam melakukan upaya-upaya preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi. KAD Anti Korupsi Prov. Kalteng diharapkan mampu secara pro aktif memberikan sumbangsih dalam pencegahan korupsi melalui pembuatan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah daerah karena pencegahan korupsi menjadi tanggung jawab kita bersama.

Sementara, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri selaku Ketua KAD Anti Korupsi Prov. Kalteng dalam laporannya menyampaikan bahwa KAD merupakan wadah yang menjadi forum dialog lintas antara Pemerintah dengan dunia usaha atau pelaku usaha. Diharapkan dengan adanya wadah ini menjadi jembatan untuk bagaimana memacu usaha kegiatan atau perizinan di Kalteng yang betul-betul mendukung percepatan kesempatan berusaha dan pergerakan perekonomian. Pembentukan KAD bertujuan untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman mengenai bisnis  berintegritas dan nilai-nilai anti korupsi antar perorangan maupun organisasi.

Turut hadir Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri, Koordinator Wilayah II KPK RI Asep Rahmad Suwandha serta Kepala Perangkat Daerah terkait.(WDY/Foto:Duan)

Widia Natalia

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Kalteng Bicara Baik.
Mari Jaga Lingkungan Kita.

Facebook