SKK : Tindak Lanjut MoU Antara Pemprov. Kalteng Dengan Kejaksaan Tinggi Kalteng

Kontribusi dari Widia Natalia, 27 Agustus 2020 21:47, Dibaca 365 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Sebagai tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov. Kalteng) dengan Kejaksaan Tinggi Kalteng tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penegakan Hukum Pemulihan Aset Negara dalam rangka Pengoptimalisasian Pendapatan Asli Daerah, dilaksanakan penandatanganan dan penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Pemprov. Kalteng kepada Kejaksaaan Tinggi Kalteng dan dari Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Kejaksaaan Negeri se-Kalteng. Acara dipusatkan di Aula Jayang Tingang Lt. II Kantor Gubernur Kalteng, diikuti beberapa Bupati secara virtual, Kamis (27/08/2020).

Pada acara yang sama juga dilaksanakan juga penandatanganan Nota Kesepakatan antara PT. Pertamina (Persero), Pemerintah Prov. Kalteng dan Pemerintah Kabupaten Barito Timur. Hal ini merupakan langkah maju dalam upaya untuk meningkatkan penertiban aset dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

(Baca Juga : Gubernur Kalteng Ajak Masyarakat Jalani Hidup Sehat Dengan Berolahraga)

Prosesi penandatangan dan penyerahan SKK disaksikan langsung oleh Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar. Para pihak pelaku penandatangan terkait 2 agenda tersebut, diantaranya Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri mewakili Pihak Prov. Kalteng, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalteng Mukri, Pihak Pertamina bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina (Persero) oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati.

Tampak hadir pada acara tersebut, Koordinator Wilayah II KPK RI Asep Rahmat Suwanda, Walikota Palangka Raya Fairid Naparin, Bupati Barito Timur Ampera AY Mebas, Wakil Bupati Katingan Sunardi N. Lintang, Wakil Bupati Kapuas Pudji Rustaty Narang, Para Asisten Setda Prov. Kalteng, Inspektur H. Sapto Nugroho, Kepala Badan Pendapatan Daerah H. Kaspinor, Kepala Badan Keuangan Daerah H. Nuryakin, Beberapa Kepala Biro terkait.


Dalam sambutan tertulis Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri, menyampaikan terdapat 8 Indikator Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang masuk dalam Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan dan MCP KPK RI. Sebanyak 8 Indikator tersebut diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan Barang dan Jasa, pelayanan Terpadu Satu Pintu, kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), dana Desa, optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

Capaian Rencana Aksi KORSUPGAH Pemprov. Kalteng Tahun 2019 adalah sebesar 91%.

"Hendaknya capaian dapat ditingkatkan pada Tahun 2020 ini salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja pencapaian adalah dengan penandatanganan MoU dan SKK terkait pemulihan aset dalan rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah yang kita lakukan pada hari ini", tutur Fahrizal Fitri.

Fahrizal Fitri menegaskan bahwa komitmen Pemprov. Kalteng dalam rencana aksi KORSUPGAH KPK tetap siap melaksanakan implementasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan siap untuk meningkatkan capaian kinerja dalam 8 area intervensi yang telah ditetapkan.(AS/Foto:Asep)

Widia Natalia

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Kalteng Bicara Baik.
Mari Jaga Lingkungan Kita.

Facebook