Peran ASN Dalam Komunikasi Pemerintah

Kontribusi dari Widianatalia, 27 Juli 2018 10:12, Dibaca 22 kali.

MMCKalteng – Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (RI) menggelar kegiatan Forum Koordinasi Integrasi Kanal Pemerintah Daerah se- Kalimantan Tengah di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Kamis (26/7).

Dalam kegiatan tersebut, Asisten Staf Khusus/ Juru Bicara Presiden RI, Dhedy Adi Nugroho selaku narasumber menyampaikan dalam paparannya mengenai peran ASN dalam komunikasi Pemerintah.

(Baca Juga : Lomba Lawang Sakepeng Meriahkan FBIM 2023, Wujud Pelestarian Budaya oleh Pemerintah)

Berdasarkan survey Kehumasan Pemerintah di 10 Provinsi kondisi Kehumasan Pemerintah belum memiliki nilai emosi atau dapat dikatakan konten masih kaku atau belum sesuai segmen.

Dhedy Adi Nugroho, menyampaikan arahan Presiden RI, pada tanggal 16 April 2018, terkait kehumasan di Seminar Nasional Kehumasan Pemerintah, yang berisi komunikasi Pemerintah harus strategis dan sinergis, pemahaman terhadap karakteristik khalayak itu mutlak, konten kreatif, kekinian dan memiliki unsur ‘emosi’ dan disebarkan dengan kemasan yang sesuai segmen masyarakat.

Tantangan yang dihadapi pada komunikasi Pemerintah yaitu masih beradaptasi untuk melawan wabah hoax dan hate speech, perubahan teknologi informasi, dan Era transparansi. Beberapa contoh dari adaptasi komunikasi Pemerintah yaitu kebohongan yang selalu diulang, akan dipercaya sebagai sebuah hal yang benar dan tingkat kepercayaan publik atas pemberitaan hoax masih cukup tinggi.

Untuk mengahadapi tantangan tersebut, Pemerintah menyusun beberapa strategi dalam Daerah dan di Pemerintah pusat.

Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk melawan tantangan tersebut yaitu melakukan koordinasi antar Instansi Pemerintah (Kominfo), menyusun Strategi Komunikasi (SOP, target khalayak, dan pesan spesifik), peningkatan kompetensi, memiliki tim pengelola, memiliki strategi komunikasi krisis (respon isu/ krisis dengan cepat) serta meningkatkan konten kreatif: menggunakan endorser (youtuber, blogger). Dan, strategi yang digunakan oleh Pemerintah Pusat yaitu melalui pernyataan langsung dari Presiden, menyiapkan kanal pelaporan Hoax Kominfo (https://stophoax.id/), penegakan Hukum oleh Polri serta mendorong peran swasta dan publik dalam menghadapi tantangan untuk melawan wabah hoax dan hate speech. (Foto:Asep)