Uji Coba Bimtek Pedoman Pelatihan PPRG untuk Pencegahan Stunting

Kontribusi dari Ari Purna Prahara, 28 Agustus 2019 12:36, Dibaca 1,056 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Stunting menjadi isu global, karena menyangkut investasi SDM suatu negara. Berdasarkan definisi menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes), stunting adalah keadaan tinggi badan yang tidak sesuai dengan umur anak akibat kekurangan gizi dalam waktu lama yang diawali sejak masa janin hingga 2 tahun pertama kehidupan. Akibat tingginya prevalensi kurang gizi pada masa awal kehidupan tersebut berimbas pada kekurangan gizi kronis di usia sekolah serta risiko penyakit tidak menular (diabetes, obesitas, stroke, jantung) saat dewasa.

Menurut data World Health Organization (WHO) 2012, terdapat 162 juta anak usia di bawah 5 tahun (balita) secara global mengalami stunting. Jumlah anak stunting di Indonesia tertinggi di Asia Tenggara dan tidak hanya dialami keluarga yang miskin dan kurang mampu, meskipun semakin memburuk pada kelompok keluarga miskin.

(Baca Juga : Gubernur Kalteng Periode 1984 -1989 Gatot Amrih Tutup Usia)

Lebih jauh lagi berdasarkan data Riskesdas terdapat penurunan prevalensi stunting pada anak bawah lima tahun (balita) namun pada anak bawah dua tahun (baduta) prevalensinya cenderung naik. Secara detil data Riskesdas tahun 2013 menunjukkan prevalensi 37,2% balita stunting, Tahun 2016 33,6% sedangkan 2018 sebesar 30,8% mengalami stunting. Sebaliknya prevalensi anak Baduta stunting naik dari 26,1% pada tahun 2016 menjadi 29.9% pada 2018.

Balita pendek menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu/calon ibu, masa janin, masa bayi/balita, penyakit yang diderita saat balita termasuk penyebab multidimensi dan multisektor lainnya. Kementerian Kesehatan mengangkat 4 faktor utama penyebab stunting diantaranya Kurangnya akses perempuan/ibu pada makanan bergizi, Terbatasnya akses layanan kesehatan dan pembelajaran dini yang berkualitas, Praktek pengasuhan yang tidak baik serta Kurangnya akses pada air bersih dan sanitasi.

Kurangnya akses perempuan/ibu pada makanan bergizi dapat disebabkan oleh mahal/tidak terjangkaunya panganan dan bahan pangan sehat, budaya lokal perempuan/ibu makan belakangan setelah anggota keluarga makan, pemahaman diet yang menyimpang pada remaja dan wanita, pantangan makan ibu hamil yang salah, stereotipe masyarakat terhadap citra tubuh dan pola makan perempuan yang salah dan lainnya. Beberapa penyebab diatas akhirnya mengakibatkan 1 dari 3 ibu hamil anemia serta proporsi anemia remaja putri usia 15-24 tahun sebesar 18,4%.

Keterbatasan akses layanan kesehatan dan pembelajaran dini yang berkualitas dapat dilihat dari masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI). AKI sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 masih jauh dari target MDG’s 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup disebabkan salah satunya persalinan tanpa pendampingan tenaga kesehatan dan faktor ketimpangan gender dalam memberikan keputusan.

Faktor ketimpangan gender tidak hanya terlihat dalam tingginya AKI namun pada setiap keputusan perempuan untuk menjangkau layanan kesehatan, selain memang ada juga kendala jarak, geografis, waktu tunggu layanan dan lainnya. Sedangkan pembelajaran dini berkualitas diharapkan dapat menjangkau dan mendukung kegiatan pemberian makanan tambahan bergizi bagi balita, namun ternyata 1 dari 3 anak usia 3-6 tahun di Indonesia tidak terdaftar PAUD. Senada juga untuk penjangkauan tumbuh kembang anak baduta di Posyandu, mengalami penurunan kehadiran dari 79% di tahun 2007 menjadi 64% di 2013.

Artinya ada sepertiga anak balita dan baduta yang tidak terjangkau program dan tidak terpantau tumbuh kembangnya.
Ketiga adalah praktek pengasuhan yang tidak baik setelah melahirkan, disebabkan kurang pengetahuan pada orang tua dan keluarga tentang kesehatan dan gizi, menyebabkan 60% anak usia 0-6 bulan tidak mendapat ASI eksklusif, serta 2 dari 3 anak usia 0-24 bulan tidak menerima MP-ASI. Praktek pengasuhan yang tidak baik juga tidak dapat dilihat instan saat ibu setelah melahirkan, namun pernikahan usia anak juga memungkinkan terwujudnya pola pengasuhan yang tidak baik disebabkan kesiapan mental orangtua dan organ reproduksi perempuan.


Pada saat organ reproduksi perempuan belum matang maka berisiko melahirkan bayi BBLR 2,43 kali dibandingkan yang telah matang. Perempuan dengan status ekonomi dan pendidikan rendah juga rentan terhadap ketimpangan gender, stereotype dan tindak kekerasan fisik dan psikis yang memungkinkan terwujudnya praktek pengasuhan yang tidak baik.
Selanjutnya Kurangnya akses pada air bersih dan sanitasi terlihat dari fakta 1 dari 5 rumah tangga masih buang air besar (BAB) di ruang terbuka, kemudian 1 dari 3 rumah tangga belum memiliki akses ke air minum bersih termasuk budaya cuci tangan yang rendah.

Oleh karena itu upaya perbaikan harus meliputi upaya mencegah dan mengurangi determinan langsung (intervensi gizi spesifik) serta determinan tidak langsung (intervensi gizi sensitif). Gizi spesifik umumnya dilakukan di sektor kesehatan namun hanya berkontribusi 30%, sedangkan 70% dari intervensi gizi sensitif yang melibatkan sektor ketahanan pangan, ketersediaan air bersih, sanitasi, pencegahan kemiskinan, pendidikan, sosial, pengarusutamaan gender dan sebagainya.
Intervensi gizi spesifik difokuskan pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK) anak sejak 270 hari kehamilan dan 730 hari pertama setelah bayi lahir yang merupakan periode emas. Sedangkan intervensi gizi sensitif mencakup intervensi gizi perempuan sejak remaja, usia reproduksi hingga siap hamil, melahirkan anak dengan status gizi baik hingga setelahnya mampu menjaga pola makan dan pola asuh sehat.
Presiden dan Wakil Presiden berkomitmen terhadap penurunan dan pencegahan Stunting dengan mengadakan Rapat terbatas pada 5 April 2018. Diantara pesan Presiden terkait stunting adalah sinergitas antar kementerian/lembaga, utamakan pencegahan dan selesaikan problem AKI dan penyakit menular.

Terkait arahan sinergitas antar kementerian/lembaga serta banyaknya isu ketimpangan gender dalam penanganan stunting di atas, maka Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai Tugas, Pokok dan Fungsi berupaya menyusun Pedoman Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Pencegahan Stunting yang akan dijadikan sebagai referensi dalam melakukan bimbingan teknis Pedoman Pelatihan PPRG Pencegahan Stunting. Untuk tahun 2019, kegiatan pelatihan berfungsi sebagai uji coba draft pedoman yang disusun.


Sasaran dari kegiatan ini adalah:
1. Kementerian Kesehatan RI 

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 

3. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI 

4. Kementerian Keuangan 

5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

6. Kementerian Sosial 

7. Kementerian AgamIya a 

8. Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal 
9. Kementerian Pertanian 

10. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

11. Kementerian Komunikasi dan Informasi 
12. Kementerian Kelautan dan Perikanan 

13. BKKBN 

14. BPOM 

15. 20 orang Dinas di Propinsi yang ikut dalam Kelompok Kerja pencegahan stunting (Bappeda, perencana, kantor vertikal) serta Pusat Studi Wanita dan Pusat Studi Gender dan Anak 


Tujuan umum kegiatan ini adalah tersedianya Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk program pencegahan stunting yang telah diuji cobakan untuk penyempurnaan buku pedoman.

Tujuan khusus adalah:
1. Memahami konsep gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam isu stunting 

2. Menganalisis strategi PUG dalam program dan kegiatan pencegahan stunting. 

3. Menguatkan perencana program dan kegiatan dalam melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender (PPRG dan ARG). 

4. Memampukan perencana program dan kegiatan dalam menerapkan teknik analisis gender melalui Gender Analysis Pathway (GAP) untuk program pencegahan stunting 

5. Menguatkan perencana program dan kegiatan dalam penyusunan perangkat Anggaran Responsfi Gender (ARG) dalam matrik Gender Budget Statement (GBS), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) untuk program pencegahan stunting.
6. Mendapatkan masukan dan catatan penting untuk penyempurnaan buku Pedoman Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk Pencegahan Stunting.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan Pelatihan untuk Uji Coba Panduan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) ini adalah:
1. Terlaksananya uji coba pedoman pelatihan PPRG terkait pencegahan Stunting. 

2. Terlatihnya para perencana program dan kegiatan dalam melakukan analisis gender untuk isu stunting 

3. Terlatihnya para perencana program dan kegiatan dalam penyusunnan analisis gender melalui metode Gender Analysis Gender (GAP) 

4. Terlatihnya para perencana dalam penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dan Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) untuk kegiatan pencegahan Stunting. 

5. Terkompilasinya masukan dan catatan penting untuk penyempurnaan buku Pedoman Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk Pencegahan Stunting. 


Tempat pelaksanaan uji coba panduan PPRG untuk Pencegahan Stunting akan dilaksanakan di 4 daerah, yaitu di Jakarta, NTT, Sulawesi Barat, dan Kalimantan Tengah. Waktu Pelaksanaan Uji Coba Pedoman Pelatihan PPRG untuk Pencegahan Stunting dilaksanakan selama dua bulan, yaitu pada bulan Agustus – September 2019.


Narasumber dan Fasilitator kegiatan uji coba ini terdiri dari:
1. Kementerian Kesehatan, 

2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 

3. Bappeda tingkat Provinsi, 

4. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah, 

5. Pakar dan Fasilitator Gender. 


Ari Purna Prahara

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook