Pemprov Gelar Kegiatan Optimalisasi Penyusunan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Kontribusi dari Ari Purna Prahara, 27 Juni 2019 15:02, Dibaca 317 kali.


MMCKalteng - Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov. Kalteng) gelar kegiatan optimalisasi penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan perangkat daerah Prov. Kalteng Tahun 2019.

Sekretaris Daerah Kalteng dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Prov. Kalteng Drs. Yuel Tanggara mengatakan kegiatan optimalisasi penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi di lingkungan perangkat daerah Prov. Kalteng dalam rangka menuju pemerintahan yang baik, good governance dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemprov. Kalteng.

(Baca Juga : Gubernur H. Sugianto Sabran : Bupati/ Walikota Perhatikan 5 Langkah Dalam Mempersiapkan Penerapan Tatanan Kehidupan Baru)


"Selanjutnya, reformasi birokrasi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN," ucapnya.

Selanjutnya mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, ujarnya di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (27/6).


Reformasi birokrasi ini merupakan wujud dari komitmen berkelanjutan pemerintah. Secara khusus, pada tahun 2025 diharapkan Indonesia berada pada fase yang benar-benar bergerak menuju negara maju yang mewujudkan pemerintahan kelas dunia, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyrakat dan menajemen pemerintahan yang demokratis serta diharapkan mampu menghadapi tantangan pada abad ke-21 melalui tata pemerintahan yang baik pada Tahun 2025.

"Untuk mencapai apa yang diharapkan diatas, diperlukan upaya luar biasa untuk menata ulang proses birokrasi dan aparaturnya, dari tingkat tertinggi hingga terrendah," ujarnya.

"Untuk itu diperlukan suatu perubahan paradigma yang memberikan kemungkinan ditemukannya terobosan atau pemikiran baru, di luar kebiasaan/rutinitas yang ada selain terobosan atau pemikiran baru, juga diperlukan perubahan pola pikir dan budaya kerja," tuturnya.

Kebijakan reformasi birokrasi dinyatakan sebagai salah satu area dari 8 area perubahan yang harus dilakukan oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. (ARP/Foto:Yds)

Ari Purna Prahara

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook