Sekilas Info
Kontribusi dari BPBD PROV KALTENG, 31 Agustus 2026 14:09, Dibaca 679 kali.
MMC KALTENG - PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) resmi menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026. Langkah percepatan ini diambil menyusul meningkatnya potensi dan dampak karhutla serta ancaman kabut asap di wilayah tersebut. Senin (31/8/2026).
Penetapan status tanggap darurat berlaku terhitung mulai 31 Agustus 2026 hingga 29 September 2026. Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Gubernur Kalteng Nomor 100.3.3.1/230/2026 dan didukung Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/231/2026 terkait pembentukan Pos Komando Penanganan Tanggap Darurat.
(Baca Juga : Rakor Penertiban BMD, Pemprov Kalteng Dorong Transparansi dan Akuntabilitas)
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menegaskan, penetapan status ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi, penggerakan personel, serta mobilisasi sumber daya di lapangan.
"Dengan status tanggap darurat ini kita akan lebih mudah dalam rangka mengoordinasikan tugas-tugas pengamanan dan penanganan bencana," ujar Agustiar saat konferensi pers di Posko Pusat Karhutla, Palangka Raya.
Sebagai bentuk respon cepat, Posko Utama Karhutla resmi dipindahkan ke Halaman Istana Isen Mulang, Palangka Raya, guna mengintegrasikan seluruh kekuatan. Langkah ini diharapkan membuat koordinasi dan pengendalian operasi berjalan lebih efektif.
Penetapan status diawali dengan Apel Gelar Pasukan Penguatan Penanganan Karhutla di Halaman Istana Isen Mulang pada Senin pagi. Sebanyak 2.155 personel gabungan yang terdiri dari ASN, TNI, Polri, dan relawan dikerahkan untuk memperkuat tim penanggulangan karhutla dan kabut asap.
Penugasan pasukan Isen Mulang ini dipimpin langsung oleh Gubernur Agustiar Sabran bersama Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam XXII/Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin. Penanganan dimulai dari wilayah Kota Palangka Raya dan secara bertahap diteruskan ke kabupaten-kabupaten lain sesuai kebutuhan lapangan.
"Hari ini kita bukan sekadar apel, tetapi menunjukkan komitmen bersama bahwa jajaran TNI, Polri dan ASN Pemprov Kalteng tidak tinggal diam saat masyarakat membutuhkan," tegas Agustiar.
Untuk mengantisipasi dampak buruk kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, Pemprov Kalteng juga mendirikan Rumah Oksigen di kawasan Bundaran Besar, Palangka Raya. Fasilitas ini dapat dimanfaatkan secara gratis oleh masyarakat yang membutuhkan penanganan respirasi darurat.
Selain itu, Pemprov Kalteng menyediakan dapur umum, layanan pemeriksaan kesehatan gratis, serta Tenda Informasi Karhutla Isen Mulang.
Pada sektor pendidikan, Pemprov Kalteng memberikan arahan kepada satuan pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB untuk melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) selama masa tanggap darurat, yang disesuaikan dengan kondisi keparahan asap di masing-masing wilayah.
Menangani kebakaran di lahan gambut diakui Agustiar memiliki tantangan berat, terutama terkait ketersediaan air untuk memadamkan titik api di lapisan dalam. Oleh karena itu, Pemprov Kalteng mendapat dukungan dari Presiden Prabowo Subianto berupa program pembangunan sumur bor serta bantuan peralatan lainnya.
"Gambut memang membutuhkan penanganan yang tepat. Ketika akan memasuki musim kemarau, pembasahan harus sudah mulai dilakukan. Jangan menunggu sampai terjadi kebakaran, karena kalau sudah terbakar penanganannya jauh lebih sulit," jelas Agustiar.
Untuk mendukung operasional, sejumlah peralatan telah dikerahkan ke lokasi, antara lain 10 unit ekskavator, sekitar 100 unit armada pemadam kebakaran, serta bantuan selang air dan perlengkapan pendukung.
Gubernur Kalteng memastikan bahwa penanganan karhutla tidak terhambat masalah pendanaan. Pemerintah Daerah telah menyiapkan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 72 miliar yang dipastikan aman dari kebijakan efisiensi anggaran.
"Anggarannya masih ada. Semula kita anggarkan 72 miliar rupiah melalui BTT," pungkasnya.
Seluruh data karhutla yang disajikan ke publik dipastikan akan terus diperbarui secara berkala berdasarkan laporan riil kabupaten/kota melalui Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) Kalteng.
Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Provinsi Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib, menegaskan bahwa seluruh personel penanggulangan di lapangan diinstruksikan untuk bergerak cepat dan terukur dalam memadamkan titik api.
Ahmad Toyib menyampaikan bahwa pemantauan melalui groundcheck dan patroli udara terus ditingkatkan guna mengantisipasi penyebaran karhutla yang meluas di lahan gambut.
"Kami memastikan seluruh kekuatan personel, baik dari BPBD, TNI, Polri, maupun relawan, disiagakan 24 jam di titik-titik rawan. Fokus utama kami saat ini adalah pemadaman darat dan pemantauan cepat begitu titik panas (hotspot) terdeteksi, agar api tidak sempat membesar dan menjangkau pemukiman warga," ujar Ahmad Toyib saat ditemui di Posko Pusat Karhutla, Palangka Raya.
Ia juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk aktif melaporkan kejadian kebakaran di lingkungannya dan tidak membuka lahan dengan cara membakar selama masa tanggap darurat berlaku.
"Kami meminta kerja sama dari masyarakat. Jangan membuka lahan dengan bakar dalam kondisi cuaca kering ini. Jika melihat ada asap atau titik api, segera lapor ke Posko atau tim terdekat agar dapat langsung kami tindak lanjuti," tambahnya.
(Foto: PPID BPB-PK Prov. Kalteng/O) /Edt: EK