Sekilas Info
Kontribusi dari Widia Natalia, 10 Agustus 2026 15:28, Dibaca 130 kali.
MMCKalteng - Palangka Raya - Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Linae Victoria Aden menghadiri Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah atau mitra kerja, di Ruang Rapat Gabungan DPRD Provinsi Kalteng, Senin (10/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong. Agenda pembahasan difokuskan pada pencermatan belanja daerah sebagai kelanjutan dari pembahasan pendapatan daerah yang telah dilakukan sebelumnya.
(Baca Juga : Gubernur : Maju Mundurnya Sebuah Bangsa Akan Sangat Ditentukan Oleh Kualitas SDM Generasi Muda)
Dalam sambutan pengantarnya, Arton mengatakan pembahasan belanja perlu dilakukan secara cermat agar setiap alokasi anggaran memiliki dasar yang jelas dan mendukung pelaksanaan program pembangunan daerah.
“Beberapa hari yang lalu kita telah menuntaskan pembahasan secara detail terkait pendapatan daerah, baik pendapatan asli daerah maupun dana transfer. Hari ini kita melanjutkan pembahasan pada sisi belanja,” tutur Arton.
Ia menyebut sejumlah komponen belanja menjadi perhatian Banggar, antara lain belanja pegawai serta belanja barang dan jasa, termasuk belanja subsidi dan komponen belanja lainnya.
Menurutnya, pencermatan diperlukan untuk memastikan antara perencanaan anggaran dan realisasi belanja berjalan selaras. Banggar juga meminta TAPD menyampaikan data pendukung, termasuk jumlah pegawai serta informasi terkait belanja barang dan jasa.
“Seluruh anggota DPRD kami harapkan dapat melakukan pencermatan terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, termasuk hal-hal lain yang perlu dikonfirmasi kepada pemerintah daerah,” katanya.
Pembahasan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan TAPD bersama sejumlah perangkat daerah untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan dan masukan anggota Banggar DPRD.
Dari pembahasan tersebut, Banggar memperoleh gambaran mengenai sejumlah hal prinsip yang menjadi perhatian legislatif, sekaligus penjelasan dari pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait pelaksanaan anggaran.
Arton menegaskan, proses pembahasan masih akan dilanjutkan. Ia meminta anggota Banggar mencatat sejumlah poin penting yang masih memerlukan penjelasan atau konfirmasi lebih lanjut dari TAPD.
“Kita masih memiliki waktu beberapa hari. Karena itu, hal-hal yang penting untuk ditanyakan atau dikonfirmasikan agar dicatat dan dibahas bersama TAPD,” ungkapnya.
Ia juga meminta jajaran kepala perangkat daerah tetap mengikuti agenda pembahasan lanjutan bersama DPRD, termasuk rapat pada malam hari, agar proses pembahasan dapat berjalan efektif dan tidak terputus.
Rapat tersebut mencerminkan komitmen bersama antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalteng untuk memastikan proses penyusunan dan pembahasan anggaran dilakukan secara terbuka, cermat, serta berbasis pada kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Pemerintah daerah bersama DPRD terus memperkuat koordinasi agar setiap kebijakan penganggaran dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Kalimantan Tengah.(WDY/Foto:FJN)