BPBD Prov. Kalteng Jadi Narasumber pada Kegiatan Pemaparan Hasil CVCA dan Penyusunan Sistem Peringatan Dini

Kontribusi dari BPBD PROV KALTENG, 07 Mei 2026 12:47, Dibaca 321 kali.

MMCKALTENG, Palangka Raya — Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi narasumber dalam kegiatan Pemaparan Hasil Community Vulnerability and Capacity Assessment (CVCA) dan Penyusunan Sistem Peringatan Dini yang dilaksanakan pada 7–8 Mei 2026 di Alltrue Hotel, Palangka Raya. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Konservasi Mawas yang dijalankan oleh Yayasan BOS (Borneo Orangutan Survival Foundation) di Kalimantan Tengah. Program yang dilaksanakan ini berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat untuk mendukung terbentuknya program Desa Tangguh Bencana (Destana) di wilayah kerja Yayasan BOS Konservasi Mawas.

(Baca Juga : Dislutkan Prov. Kalteng Lakukan Pembahasan Perjanjian Kerja Sama dengan ITB)

Agenda kegiatan meliputi pemaparan hasil CVCA, pemetaan sumber informasi, penyusunan alur Community Early Warning System (CEWS), hingga penyusunan rencana tindak lanjut. Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari BMKG Kelas I Tjilik Riwut Palangka Raya, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kabupaten Kapuas dan Barito Selatan, akademisi dari Universitas Palangka Raya dan Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, serta para aparatur desa terkait.

Pembukaan kegiatan dilakukan oleh perwakilan Yayasan BOS Konservasi Mawas, Jhanson Regalino. Dalam sambutannya, Jhanson menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun sistem peringatan dini berbasis masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. “Sistem peringatan dini tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada keterhubungan yang jelas antara sumber informasi, koordinasi penanganan, sistem berbasis data, dan aksi nyata di lapangan oleh pemerintah desa maupun masyarakat,” ujar Jhanson.

Ia menyampaikan bahwa penyusunan Community Early Warning System (CEWS) berbasis masyarakat merupakan tindak lanjut dari hasil kajian CVCA yang telah dilakukan sebelumnya. “Destana bukan sekadar program, tetapi tentang kesiapan nyata desa memahami risiko dan bertindak cepat saat bencana terjadi,” tegasnya. Hadir mewakili Kepala Pelaksana BPBD Kalteng Ahmad Toyib, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalteng, Indra Wiratama, memaparkan materi mengenai penguatan kesiapsiagaan melalui model kolaborasi Pentahelix.

Dalam paparannya, Indra turut menyampaikan kerangka regulasi penanggulangan bencana, antara lain Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kebencanaan serta Perka BNPB Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Bencana.

Indra mengungkapkan bahwa Indeks Risiko Bencana (IRB) Kalimantan Tengah mengalami tren positif dengan penurunan dari angka 117,48 pada tahun 2024 menjadi 104,76 pada tahun 2025. Meski demikian, wilayah ini masih berada pada kategori risiko “sedang”.

“Pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga usaha, hingga media menjadi kunci agar sistem penanggulangan bencana yang dibangun dapat berjalan efektif dan benar-benar dapat diterapkan sesuai kondisi di lapangan,” ujar Indra.

Dalam sesi diskusi, Indra menegaskan bahwa teknologi saja tidak cukup dalam mendukung sistem peringatan dini tetapi juga dapat menggunakan teknologi murah maupun pengalaman/kearifan lokal yang ada di masyarakat dan yang paling penting adalah juga bagaimana aksi merespon peringatan dini tersebut. “Sistem peringatan dini harus dibarengi dengan kapasitas masyarakat dalam merespons informasi. Itulah poin yang jauh lebih krusial,” ujarnya.

Ia menambahkan, desa-desa seperti Batilap, Mantangai Hulu, Tumbang Mangkutup, dan Tumbang Muroi harus terus didorong untuk memenuhi tahapan pengembangan Desa Tangguh Bencana (Destana). “Tujuannya jelas, agar masyarakat memiliki kemandirian penuh saat menghadapi ancaman bencana dan bagaimana desa / masyarakat dapat bangkit dan pulih dari bencana,” tegasnya.

Sebagai penutup, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar instansi dan masyarakat dalam membangun sistem peringatan dini yang efektif, partisipatif, dan berkelanjutan. Melalui penguatan kapasitas desa serta kolaborasi lintas sektor, upaya pengurangan risiko bencana di wilayah Kalimantan Tengah diharapkan dapat berjalan lebih optimal guna mewujudkan masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi potensi bencana di masa mendatang.

“Destana yang kuat lahir dari masyarakat yang memahami risiko, mampu mengambil tindakan cepat, serta memiliki semangat gotong royong dalam menghadapi bencana,” tutup Indra. (Foto : PPID BPBD Kalteng/O) Edt : EK