Sekilas Info
Kontribusi dari DINAS KOMINFOSANTIK KAB. GUMAS, 13 April 2021 19:00, Dibaca 575 kali.
MMCKalteng - Gunung Mas - Bupati Gunung Mas Jaya Samaya Monong dan Wakil Bupati Gunung Mas Efrensia L.P Umbing bersama Sekretaris Daerah Yansiterson serta beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait menghadiri Kegiatan Webinar Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 yang diselenggarakan oleh Kantor Staf Kepresidenan Republik Indonesia (RI) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai I Kantor Bupati Gumas, Selasa (13/4/2021). Acara Webinar ini secara langsung dan online dari Gedung KPK di Jakarta dengan mengangkat Tema "Cegah Korupsi Dari Hulu Ke Hilir“. Acara ini juga disiarkan live (langsung) melalui Channel Youtube Stranas PK Official, KPK Official dan TV Tempo Channel.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Perpres No. 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dan Surat Putusan Bersama 5 Kementerian anggota Stranas PK yang telah ditandatangani oleh Presiden RI pada tanggal 16 Desember 2020 pada acara Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2020 kepada Timnas Stranas PK. Stranas PK adalah komitmen kuat Pemerintah bersama-sama dengan KPK sebagai upaya menciptakan pemberantasan korupsi yang sistemik, kolaboratif dan berdampak nyata, yang juga merupakan kebijakan Nasional yang memuat fokus dan sasaran korupsi serta menjadi acuan dan panduan bagi Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta pihak terkait untuk bergerak mencegah korupsi.
(Baca Juga : Pengadaan Barang dan Jasa Mendorong Percepatan Pembanguanan)
Dalam sesi pembukaan sebelum menyampaikan arahannya, Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal (Purn) Moeldoko terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada KPK selaku Koordinator Timnas PK bersama Mendagri, Bappenas, Kemenpan RB dan juga KSP serta Tim Pengarah Eselon I yang sudah cukup baik mengawal arahan Presiden untuk melaksanakan Aksi Stranas PK 2019-2020. Webinar ini diluncurkan dan sekaligus menandakan diserahkannya Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 pada 42 Kementerian dan Lembaga, 34 Pemerintah Provinsi dan 42 Pemerintah Kabupaten/Kota.
Moeldoko mengatakan, “Sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo, Aksi Pencegahan Korupsi Stranas PK 2021-2022 akan fokus menyelesaikan akar masalah meliputi 12 aksi di 30 sektor dan berorientasi output/outcome dibanding tahun sebelumnya,” ucapnya.
Aksi-aksi dimaksud meliputi :
1. Percepatan Perizinan dan tata kelola ekspor/impor;
2. Efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa;
3. Pemanfaatan NIK untuk ketepatan subsidi;
4. Penguatan SPBI termasuk sinkronisasi perencanaan penganggaran;
5. Penguatan pengendalian internal Pemerintah;
6. Penguatan integritas Aparat Penegak Hukum bersama 6 aksi lain yang berpotensi menjadi game changer apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan berorientasi hasil.
Ia pun menegaskan, “Ini menjadi titik berat program kita ke depan, sebab sistem pencegahan korupsi sudah diperkuat dari Hulu ke Hilir, jadi bagi siapapun yang masih nekat pasti akan disikat tanpa pandang bulu,” tandas Moeldoko.
Selain Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal (Purn) TNI Moeldoko, Ketua KPK Firli Bahuri turut menjadi Nasrasumber dalam acara tersebut. Peserta kegiatan webinar ini diikuti oleh beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, antara lain Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tito Karnavian, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa, serta para Gubernur/Bupati/Walikota se-Indonesia juga NGO. (Hankumbara Tawai / Foto: Hankumbara Tawai)
Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.