Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021

Kontribusi dari BPBPK PROV KALTENG, 02 Maret 2021 16:34, Dibaca 549 kali.


MMCKalteng – Palangka Raya – Dalam rangka persiapan menghadapi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng), Pemerintah Prov. Kalteng menggelar Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Karhutla Prov. Kalteng Tahun 2021 yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Jalan RTA Milono No.1 Palangka Raya, Selasa (2/3/2021). Rapat koordinasi tersebut juga dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi zoom meeting. 

Rapat koordinasi dihadiri oleh Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran, Kapolda Kalteng Irjen. Pol. Dr. Dedi Prasetyo, M.Hum., M.Si., M.M, Danrem 102 Panju/Panjung Brigjen TNI Purwo Sudaryanto, Asisten II Setda Prov. Kalteng Drs. H. Nurul Edy dan Kepala BMKG Palangka Raya. Sementara itu turut hadir Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBPK) Prov. Kalteng Maria Cahaya, SP, M.Si, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Kibue A.Md.Kep, S.Sos, M.AP, serta stakeholder Pemerintah Prov. Kalteng. Hadir secara virtual, Bupati/Walikota se-Kalteng, Anggota Forkopimda se-Kalteng, Kepala BPBD Kabupaten/Kota se-Kalteng, Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Kalteng dan Kepala UPTD KPH Lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota se-Kalteng. 

(Baca Juga : Penguatan Reformasi Birokrasi Untuk Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik)

Asisten II Setda Prov. Kalteng Drs. H. Nurul Edy mengatakan dalam sambutannya, berdasarkan pantauan terkini dari BMKG, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana. Dari data pantauan hotspot Satelit Lapan pada bulan Januari sampai Maret 2021 terpantau ada 205 titik hotspot, sehingga terdapat peningkatan potensi ancaman Karhutla yang harus diantisipasi. Hal itu ia sampaikan pada saat membuka Rapat Koordinasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Karhutla Prov. Kalteng Tahun 2021.

“Dalam pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Prov. Kalteng pada Tahun 2021 ini ada 6 poin penting yang diamanatkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Pertama prioritas upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsolidasi dan koordinasi dengan baik. Kedua, infrastruktur monitoring dan pengawasan harus sampai di tingkat bawah dengan melibatkan Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Kepala Desa dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Ketiga, cari solusi permanen untuk mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di tahun-tahun mendatang,“ ucapnya.

“Keempat, terus melanjutkan penataan ekosistem gambut dan kawasan hidrologi Gambut untuk menjamin ketersediaan air tanah. Kelima, tanggap dan segera antisipasi titik api kecil jangan dibiarkan api membesar, sehingga sulit dikendalikan. Keenam, langkah penegakan hukum harus dilakukan tanpa kompromi serta bagi siapapun yang melakukan pembakaran hutan dan lahan, baik di konsesi maupun perkebunan,” sambungnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalteng menyampaikan dalam paparannya terkait Langkah Strategis dan Konkret Pengendalian Karhutla, yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Satgas Pencegahan Karhutla Sampai Tingkat Kelurahan/Desa yang memperkuat upaya pencegahan Karhutla dengan Sosialisasi, Diseminasi dan pendampingan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar, pelatihan, dan patroli bersama. Selain itu, Pemerintah Kabupaten/Kota juga harus menentukan status kesiagaan dan darurat Karhutla dengan cepat dan tepat sebagai dasar Provinsi menetapkan status, pemberdayaan ekonomi masyarakat di sekitar hutan, optimalisasi restorasi gambut, pemantapan personil dan peralatan, serta penyediaan anggaran DBH-DR dan BTT APBD Provinsi Kabupaten/Kota.

“Untuk upaya pencegahan karhutla, implementasi Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengendalian Kebakaran Lahan, perlu adanya rapat-rapat koordinasi Pemantapan Pencegahan Karhutla, ada komitmen bersama untuk mewujudkan Kalteng nebas kabut asap 2021, melakukan pelatihan Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) yang didukung oleh Badan Restorasi Gambut (BRG), dan optimalisasi peran Pentahelix dalam Pencegahan Karhutla. Selain itu, mengaktifkan Satgas Pencegahan atau Posko Lapangan di setiap kelurahan/desa yang rawan karhutla, yang personilnya berasal dari unsur Pemerintahan setempat, TNI, Polri, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Relawan yang tugasnya melakukan patroli, sosialisasi dan penyadartahuan karhutla, serta melakukan pemadaman baik secara dini atau pemadaman gabung jika ada karhutla,“ jelasnya.

“Sebagai kesiapan menghadapi kebakaran hutan dan lahan tahun 2021, perlu adanya penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang dimulai Maret 2021,  aktivasi Pos Komando Satuan Tugas Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Kalimantan Tengah, penyediaan anggaran penanganan karhutla melalui APBD Provinsi Kalimantan Tengah (Murni dan DBH DR), Belanja Tidak Terduga, dan Dana Tugas Pembantuan Badan Restorasi Gambut (BRG), Kesiapan personil penanganan karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 8.312 orang, serta kesiapan peralatan penanganan karhutla di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Permohonan dukungan Water Bombing dan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) ke BNPB,“ tutupnya. (Pky.2 / 3/2021 / DewiS & MAW & Abl / foto / Data: PusdalopsPBKalteng)

BPBPK PROV KALTENG

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner

Facebook