Sekilas Info
Kontribusi dari Widia Natalia, 10 Desember 2020 12:10, Dibaca 10 kali.
Sekda Prov. Kalteng Fahrizal Fitri saat menghadiri Rakornas TPAKD Tahun 2020 secara virtual
Sekda Prov. Kalteng Fahrizal Fitri saat menghadiri Rakornas TPAKD Tahun 2020 secara virtual
MMCKalteng – Palangka Raya – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) Fahrizal Fitri mewakili Gubernur Kalteng H. Sugianto Sabran menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2020 secara virtual melalui video conference dari Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (10/12/2020). Rakornas TPAKD merupakan pertemuan TPAKD tingkat Nasional yang melibatkan seluruh TPAKD baik Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka perluasan akses keuangan di seluruh Daerah. TPAKD digelar setiap tahun sebagai sarana penguatan sinergi dan kolaborasi antar TPAKD serta pengembangan strategis dan arah kebijakan TPAKD kedepan.
Program TPAKD diinisiasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia (RI) bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Lembaga terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di Daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian Daerah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Rakornas TPAKD kali ini mengusung Tema Sinergi Percepatan Akses Keuangan di Daerah Untuk Indonesia Maju.
Rakornas TPAKD ini dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo yang menyampaikan arahan strategis terkait pengembangan TPAKD ke depan. Hadir juga Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso yang menyampaikan laporan mengenai TPAKD.
(Baca Juga : Wagub Kalteng Pimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-17 Kabupaten Murung Raya)
Presiden RI Joko Widodo saat menyampaikan arahannya dalam kegiatan Rakornas TPAKD Tahun 2020
Kegiatan ini diawali dengan diskusi Interaktif Optimalisasi Peran TPAKD dalam rangka Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam kegiatan ini dilakukan peluncuran dan diseminasi Roadmap TPAKD tahun 2021-2025 oleh Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan perlindungan Konsumen OJK RI Tirta Segara. Roadmap TPAKD tahun 2021-2025 bertujuan bagi setiap anggota TPAKD dalam rangka pengoptimalisasian peran TPAKD lima Tahun kedepan. Diakhir kegiatan ini, dilakukan penyerahan penghargaan TPAKD Award Tahun 2020.
Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso dalam laporannya menyampaikan dampak pandemi Covid-19 tidak terelakan lagi telah memukul perekonomian seluruh lapisan masyarakat termasuk kalangan pelaku usaha, informal dan UMKM. Segenap upaya telah dikerahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat terutama bagi masyarakat kecil, sektor informal dan UMKM yang membutuhkan bantuan keuangan dan pendampingan teknis untuk dapat bertahan maupun untuk segera bangkit kembali melalui akses keuangan di Daerah.
“Program percepatan akses di Daerah ini menjadi perhatian dan sekaligus menjadi prioritas kita semua”, tutur Ketua Dewan Komisioner OJK RI Wimboh Santoso.
Wimboh Santoso mengatakan saat ini telah dibentuk sebanyak 224 TPAKD terdiri dari 32 TPAKD Tingkat Provinsi dan 192 TPAKD Tingkat Kabupaten/Kota.
“Kami berkomitmen dan mohon dukungan dari seluruh pemangku kepentingan di daerah untuk memperluas TPAKD di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota seiring dengan kebutuhan peningkatan akses keuangan berbagai Daerah yang begitu besar”, imbuhnya.
Lebih lanjut Wimboh Santoso menyampaikan, Program TPAKD Tahun 2020 ini adalah meningkatkan Pemberdayaan UMKM di Daerah melalui Penguatan peran Sektor Jasa Keuangan. Tema ini sejalan dengan agenda Pemulihan Ekonomi Nasional yang Fokus pada upaya untuk mempermudah penyaluran pembiayaan untuk masyarakat dan UMKM yang terdampak Covid-19.
Presiden RI Joko Widodo dalam arahannya menyampaikan peningkatan akses keuangan ini sangat penting untuk mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Daerah, mendorong ekonomi sosial, mendorong peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat melalui inklusi keuangan. Presiden mengajak untuk melakukan cara-cara extraordinary atau luar biasa dalam melakukan beberapa hal, pertama, lebih agresif dalam meningkatkan literasi keuangan, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan minat, meningkatkan kepercayaan terhadap industri keuangan.
“Masyarakat paham dimana memperoleh akses pembiayaan dan masyarakat mulai aktif menabung di lembaga-lembaga keuangan. Sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan melalui berbagai cara yang inovatif termasuk melalui seni dan budaya yang sesuai dengan karakter kekinian, kelompok sasaran serta melibatkan lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan termasuk kerjasama dengan para tokoh yang berpengaruh”, ucap Presiden RI Joko Widodo.
Cara extraordinary yang kedua, yakni TPAKD harus lebih aktif terlibat untuk mendorong pendirian kelompok-kelompok usaha, kelompok tani terutama koperasi sekaligus mendorong cara-cara koorporasi yang dilakukan oleh koperasi masyarakat. Oleh karena itu pendampingan dan asistensi kepada masyarakat harus terus di intensifkan.
Ketiga, penguatan infrastruktur, percepatan akses keuangan juga harus dilakukan dengan cara yang lebih aktif, agresif, pendirian jamkrida, pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen Bank di setiap Desa termasuk juga percepatan menertibkan obligasi Daerah. Terakhir, meningkatkan inklusi keuangan Daerah-Daerah yang masih terpencil terutama untuk rakyat kecil dan UMKM.
“Ini penting dan upaya-upaya lainnya”, tambah Joko Widodo.
Menurut Joko Widodo, percepatan tersebut tidak mungkin dilakukan jika cara-caranya masih biasa-biasa saja, harus dengan terobosan-terobosan baru yang inovatif dan efisien.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Prov. Kalteng Fahrizal Fitri saat ditemui usai mengikuti Rakornas TPAKD Tahun 2020, menyampaikan terkait tindaklanjut Pemprov. Kalteng terhadap keberadaan TPAKD di Kabupaten/Kota untuk kedepannya. Fahrizal Fitri mengutarakan tahap awal, pihaknya meminta kepada masing-masing Kabupaten/Kota untuk segera membentuk tim TPAKD dengan melibatkan unsur Pemerintah dan Perbankan.
Fahrizal Fitri menyampaikan bahwa Pemprov. Kalteng sudah membentuk TPAKD. Sementara, untuk tingkat Kabupaten yakni ada 3 Kabupaten yang sudah membentuk TPAKD diantaranya Katingan, Kotawaringin Timur dan Kotawaringin Barat. Untuk kedepannya, Fahrizal Fitri meminta menyurati kembali masing-masing Daerah untuk segera membentuk TPAKD.
“Diharapkan ini menjadi bagian dari upaya menggerakan perekonomian”, pungkas Fahrizal Fitri.
Turut hadir mengikuti Video Conference di Aula Jayang Tingang diantaranya Kepala OJK Prov. Kalteng Otto Fitriandy beserta Kepala Perangkat Daerah terkait. Sementara itu, hadir secara virtual yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Sekretaris Jenderal Kemendagri RI Muhammad Hudori, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI Moch. Ardian N, Pimpinan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia.(WDY/Foto:Asep)
