Hasil Paparan Badan Publik Lingkup Prov. Kalteng Hari Kedua

Kontribusi dari Rikah Mustika, 03 Desember 2020 18:01, Dibaca 184 kali.


MMCKalteng – Palangka Raya – Badan Publik merupakan lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang memiliki fungsi dan tugas pokok berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DiskominfoSantik) Provinsi Kalimantan Tengah (Prov. Kalteng) bekerja sama dengan Komisi Informasi (KI) Prov. Kalteng mengadakan Presentasi Badan Publik Lingkup Prov. Kalteng, Vertikal, dan PPID Kabupaten/Kota Prov. Kalteng Tahun 2020, bertempat di Gedung Smart Province (GSP) DiskominfoSantik yang berlangsung selama 2 hari, yaitu 2-3 Desember 2020.

Di hari kedua ini, Kamis (3/12/2020), Badan Publik yang akan presentasi dibagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama diisi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Prov. Kalteng dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Prov. Kalteng.

(Baca Juga : Kunjungi Pengembangan Tanaman Bawang Merah di Desa Trahean, Habib Ismail Bin Yahya : Kabupaten Barito Utara Bisa Menjadi Sumber Produksi Bawang Merah di Kalteng)

Sesi kedua diisi oleh Ombudsman RI Perwakilan Prov. Kalteng, Radio Republik Indonesia (RRI) Palangka Raya, Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Prov. Kalteng, Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Prov. Kalteng, dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Prov. Kalteng. Sedangkan di sesi terakhir diisi oleh Kabupaten Kotawaringin Barat, Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kepala BPS Prov. Kalteng Eko Marsoro mengatakan bahwa pelayanan publik di BPS Prov. Kalteng terdapat beberapa jenis layanan yaitu perpustakaan, konsultasi statsitik, konsultasi rujukan statistik, rekomendasi statistik, penjualan data mikro dan peta digital, serta penjualan publikasi. Sedangkan inovasi dan pengembangan keterbukaan informasi publik di BPS Kalteng diantaranya AKTRIS, TECS, dan Robot Berita Resmi Statistik.

“Di tahun 2020 ini kami sudah implementasi layanan Live Chat di website dan system contact center pelayanan statistik via WA dan web,” tutupnya.

Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Prov. Kalteng Ade Iwan Rusmana menyampaikan, BPK RI Perwakilan Prov. Kalteng sebagai badan publik berkewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun Komitmen, Koordinasi, dan Inovasi dalam rangka mendukung Keterbukaan Informasi Publik, Perwakilan BPK RI Prov. Kalteng telah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentansi (PPID), Website BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah kalteng.bpk.go.id (perbaikan tampilan dan fitur baru e-ppid), Media Relation dan Pusat Komunikasi dan Informasi (PIK).

Kepala bidang PVL Ombudsman Indah Birowo mengatakan bahwa meskipun pelayanan informasi di lingkungan Ombudman RI terpusat di Jakarta, namun untuk meminta informasi terkait Ombudman RI perwakilan Kalteng, pemohon dapat mengajukan dengan cara datang langsung dan mengisi formulir yang telah disediakan secara online melalui kanal informasi yang telah disediakan Ombudsman RI. Indra juga menambahkan, inovasi kemudahan publik dalam mengakses informasi Ombudsman RI perwakilan Kalteng yaitu melalui pengembangan kanal website (PPID, informasi umum, saluran pengaduan), pengembangan saluran informasi dan komunikasi (pelayanan tatap muka, media sosial, call center 137, WA/Line, aplikasi playstore), dan sinergitas dengan kanal instansi lain (JDIH, eLHKPN).

Kepala RRI Palangka Raya Ida Ayu Evi Handayani menyampaikan, sarana dan prasarana pelayanan informasi dan dokumentasi di RRI Palangka Raya yaitu berupa komputer, laptop, in focus, lemari arsip, meja, dan kursi. Sedangkan sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi berjumlah 5 orang dengan kemampuan IT yang cukup memadai.

“Untuk pelayanan jasa siaran, ada beberapa jenis siaran yang tersedia yaitu pemasangan penyiaran (berita panggilan, keluarga, barang tercicir, dll), pemasangan radio spot, siaran langsung event tertentu, dialog dalam/luar studio, dan laporan kerusakan pemancar. Jenis-jenis siaran tersebut memiliki durasi waktu dan kondisi yang berbeda-beda,” tutupnya.

Kepala Kanwil Kemenkumham Kalteng Ilham Djaya mengatakan bahwa Kanwil Kemenkumham Kalteng telah melakukan inovasi pada UPT. Inovasi tersebut terbagi menjadi dua yaitu inovasi murni seperti ketahanan pangan, Si Panda, Panginan Besuh, dll, dan inovasi tidak murni/modifikasi/turunan seperti Si Mandau Troling, Kompensasi Layanan, Layanan Haji On The Spot, dll.

“Untuk keterbukaan informasi publik di Kanwil Kemenkumham Kalteng, dapat diakses melalui media sosial seperti website, facebook, twitter, instagram, youtube, dan MMC Kalteng,” imbuhnya.

Kepala Sub Bagian Umum dan Humas Kanwil Kemenag Prov. Kalteng Gondo Utomo mengatakan bahwa langkah yang telah dilakukan oleh Kanwil Kemenag Prov. Kalteng dalam keterbukaan informasi publik adalah dengan melakukan monev rutin  kemudian memasukkannya ke dalam materi rapat kerja/pembinaan, dan menuangkan dalam panduan/aturan tertulis.

“Ke depannya, kami akan mengintegrasikan platform website PPID dan website PTSP, menjadikan saluran pengaduan masyarakat via WA menjadi pusat informasi, dan optimalisasi desk layanan informasi di counter PTSP Kanwil dan Kantor Kemenag Kabupaten/Kota,” katanya.

Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. Kalteng Susilo menyampaikan dalam paparannya bahwa peningkatan kualitas SDM tentang keterbukaan informasi publik yang dilakukan oleh Bawaslu Prov. Kalteng yaitu melalui kegiatan bimbingan teknis yang diadakan oleh Bawaslu RI secara daring dan rapat tim kelompok kerja (pokja) PPID Bawaslu Prov. Kalteng. Sementara itu, mekanisme sarana penyajian informasi yang terdapat di Bawaslu Prov. Kalteng yaitu dengan datang langsung ke PPID Bawaslu Prov. Kalteng, melalui hotline, mengisi formulir online pada website PPID Bawaslu Prov. Kalteng, mengajukan permohonan melalui email, dan mengunduh informasi melalui website PPID Bawaslu Prov. Kalteng yang dikelola oleh Divisi Humas Bawaslu Prov. Kalteng.

“Untuk sarana layanan informasi dapat diakses website utama Bawaslu Kalteng dan website PPID Bawaslu Kalteng, bisa juga dilihat di media sosial seperti instagram, youtube, dan facebook. Untuk pengelolaan dokumen, kami mengerjakannya secara manual dan juga secara digital menggunakan Cloud,” tutupnya.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kotawaringin Barat Rody Iskandar menyampaikan Perkembangan Informasi PPID Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk Perkembangan Keterbukaan  Informasi, kategori Pemenuhan DIP & SK PPID Pembantu per Januari 2020 hanya ada 15 dan pada November 2020 menjadi 38. Ada peningkatan sebanyak 153,33%.

Sementara itu, Jumlah Unggahan Dokumen per Januari 2020 hanya berjumlah 2.395 dan November 2020 menjadi 5.673, ada peningkatan sekitar 136,87%. Jumlah Permohonan Informasi Publik per Januari 2020 hanya ada 12 dan pada November 2020 menjadi 23, ada peningkatan sekitar 91,67%. Sementara, Jumlah Unduhan Informasi Publik per Januari 2020 hanya 95.308 dan pada November 2020 menjadi 121.860, ada peningkatan sekitar 27,86%.

“Untuk Proses Penyediaan Informasi Publik telah dilakukan Pembinaan Penyediaan Informasi Publik dan pada Pembinaan Penyediaan Informasi Publik telah dilakukan Penyebaran Brosur PPID sampai ke Desa & Kelurahan,” tutupnya.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kotawaringin Timur Multazam mengatakan, dalam rangka mematuhi perundang-undangan khususnya Keterbukaan Informasi Publik yakni kewajiban setiap badan publik menyampaikan laporan tahunan badan publik di Prov. Kalteng, PPID Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah mengisi dan mengumpulkan SAQ. PPID Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki Visi terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang Terintegrasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah dan Pemerintahan Digital Melayani.

Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pulang Pisau Moh Insyafi menyatakan bahwa anggaran untuk PPID Tahun Anggaran 2019 sebesar 50.000.000,-, untuk belanja rapat-rapat, koordinasi/konsultasi, pengadaan laptop, scanner, printer, hardisk eksternal, meja dan kursi layanan PPID. Sedangkan anggaran PPID Tahun Anggaran 2020 sebelum terkena refocusing sebesar 50.000.000,-, namun setelah ada pemotongan refocusing menjadi 19.250.000,- dan digunakan untuk pengadaan proyektor dan perjalanan Dinas Luar Daerah.

“Rencana tindak lanjut PPID Kabupaten Pulang Pisau pada tahun 2021 yaitu Rapat-rapat PPID, Pemutakhiran DIP dan Penyusunan Laporan PPID Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2020,” imbuhnya.  

Sementara itu, Wakil Bupati Murung Raya Rejikinoor memaparkan, Komitmen dan rencana inovasi tahun 2021 pada PPID Utama Kabupaten Murung Raya yakni pertama, Pemerintah Kabupaten Murung Raya berusaha menyediakan anggaran untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana PPID Utama dan PPID Pembantu. Kedua,  mendorong seluruh PPID Pembantu untuk semakin meningkatkan kinerja PPID Pembantu dalam menyediakan data Informasi Publik.

“Ketiga, mengadakan Bimtek atau Pelatihan untuk Operator PPID agar mahir dalam proses pengelolaan data PPID. Keempat, menyiapkan server dan jaringan penyimpanan lokal agar apabila terjadi gangguan jaringan internet proses pengelolaan PPID bisa tetap berjalan. Kelima, kominfo Kabupaten Murung Raya menambah kapasitas layanan internet dengan memasang 2 (dua) layanan provider yang berbeda, sebagai jalur backup jaringan (cadangan) yang didistribusikan kepada PPID Pembantu yang sudah tercover jaringan fiber optic Kominfo Kabupaten Murung Raya. Terakhir, membuat Aplikasi mobile berbasis android untuk akses portal layanan informasi terpadu di Kabupaten Murung Raya,” tutupnya.

Dalam paparannya, Plt. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas H. Junaidi menyampaikan, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kabupaten Kapuas untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas yang merupakan Implementasi Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

“Sejak Tahun 2017 Kapuas Telah Membuat MoU dengan Komisi Informasi Provinsi Kalteng tentang Deklarasi Keterbukaan Informasi Publik,” tutur H. Junaidi.

Terakhir, Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan bahwa PPID Kota Palangka Raya berkomitmen menyediakan informasi yang akurat, transparan dan akuntabel dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui media informasi digital yang mudah diakses.  

“PPID Kota Palangka Raya menyediakan Informasi Publik yang dapat diakses oleh masyarakat secara real time melalui website https://ppid.palangkaraya.go.id.  Informasi yang disediakan meliputi Informasi berkala, serta merta dan setiap saat yang dimutahirkan secara berkala oleh PPID Pembantu di Lingkup Pemerintah Kota Palangka Raya,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Panelis/Tim Penilai dalam Presentasi Badan Publik Lingkup Prov. Kalteng, Vertikal, dan PPID Kabupaten/Kota Prov. Kalteng Tahun 2020 yang hadir diantaranya Plt. Kepala Dinas KominfoSantik Prov. Kalteng selaku PPID Utama Prov. Kalteng Agus Siswadi mewakili Sekretaris Daerah Prov. Kalteng/Atasan PPID Utama Fahrizal Fitri, Ketua Komisi Informasi Prov. Kalteng  Daan Rismon, Wakil Ketua Komisi Informasi Prov. Kalteng Setni Betlina, Anggota Komisi Informasi Prov. Kalteng Baneri Repelita, Srie Rosmilawati dan M.Mukhlas Roziqin. (Rkh&Wdy / Foto: Asep)

Rikah Mustika

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Mari Jaga Lingkungan Kita.
Kalteng Bicara Baik.

Facebook