Peran Pengawas Benih Tanaman Dalam Mendukung Perbenihan di Kalimantan Tengah

Kontribusi dari TPHP Prov Kalteng, 11 November 2020 14:27, Dibaca 45 kali.


Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Tengah (BPSBTPH) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah, dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 44 Tahun 2018, tanggal 28 November 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengawas Benih Tanaman adalah pejabat fungsional yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 59/Permentan/OT.140/9/2011 NOMOR: 38 Tahun 2011 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 09 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan angka kreditnya, maka PBT adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan benih tanaman.


Tugas pokok PBT adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 tahun 1995 pasal 46 ayat (1) disebutkan, bahwa pelaksanaan tugas pengawasan di bidang perbenihan tanaman, pengawas benih tanaman berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses produksi, sarana dan tempat penyimpanan benih, cara pengemasan benih, mengambil contoh benih guna pemeriksaan mutu, memeriksa dokumen dan catatan produsen, pemasok dan pengedar benih, melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan sertifikasi, pemeriksaan terhadap pemenuhan persyaratan pendaftaran, pengadaan, perizinan, sertifikasi dan pendaftaran peredaran benih bina.

(Baca Juga : Jambore PKK untuk Kader Penggerak PKK)

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, PBT memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengawasan benih tanaman. Dengan beban kinerja itu maka seorang PBT dituntut untuk mampu menunjukkan kompetensi dan pengalamannya dalam melaksanakan tugas secara akuntabel, transparan dan independen.


Perolehan benih unggul tidak lepas dari proses sertifikasi benih. Pelaksanaan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman pangan ditujukan untuk menjamin ketersediaan benih secara berkesinambungan, menjamin kebenaran jenis, varietas dan mutu benih yang diproduksi, menjamin kesesuaian benih yang beredar dan memberikan kepastian usaha bagi produsen dan pengedar benih, mutu benih yang diproduksi dan beredar dan telah memenuhi standar mutu benih yang berlaku.

Mekanisme pengendalian mutu secara formal memiliki landasan hukum, yaitu : (1) Sertifikasi dan pengujian benih berdasarkan OECD Schemes dan ISTA Rules, (UU 22/2019, PP 44/1995)  dan (2) Sistem standarisasi pertanian mencakup antara lain penerapan SNI, sertifikasi sistem mutu melalui LSSM dan akreditasi laboratorium penguji benih yang mengacu ISO 17025. Dalam hal proses sertifikasi benih, acuan yang digunakan saat ini adalah Permentan Nomor 12 Tahun 2018 tentang produksi, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih tanaman. Pada permentan ini selain mengatur benih bina juga telah mengatur penggunaan benih varietas lokal. Penyediaan benih tanaman dapat dilakukan melalui proses sertifikasi baku, pemurniaan dan penggunaan varietas lokal. Varietas lokal adalah varietas yang telah beradaptasi dan berkembang pada lokasi tertentu minimal 5 tahun. Varietas lokal tersebut dapat disertifikasi apabila Kepala Dinas Pertanian Provinsi telah mendaftar/menginventarisasi varietas lokal dan dilaporkan kepada Ditjen Tanaman Pangan. Pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan pertanaman varietas lokal berbeda dengan pemeriksaan pertanaman benih bina.Yang diperiksa hanyalah kebenaran lokasi dan pertanaman varietas lokal tersebut saja. Permentan Nomor 12 Tahun 2018 ditindaklanjuti dengan:

      1. Kepmentan Nomor : 990/Hk.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;

  1. Kepmentan Nomor: 620/HK.140/C/04/2020 tentang Petunjuk Teknis Sertifikasi BenihTanaman Pangan.
  2. Kepmentan Nomor: 992/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Peredaran Benih Tanaman pangan.
  3. Kepmentan Nomor: 993/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian/Analis Mutu Benih Tanaman Pangan.

Serangkaian peraturan tersebut diacu untuk menjamin mutu benih yang digunakan dalam proses produksi. Namun beberapa permasalahan yang berpengaruh terhadap peningkatan peran PBT diantaranya : a) Penyediaan benih padi untuk lahan kering belum mencukupi kebutuhan untuk budidaya padi lahan kering. Adanya informasi tentang benih padi sawah yang adaptif di lahan kering belum mampu meyakinkan petani untuk mau menggunakan benih padi untuk lahan sawah di lahan kering. b) Permentan Nomor 12 Tahun 2018 harus segera didukung dengan keberadaan “Deskripsi Varietas” bagi varietas lokal yang sudah berkembang lebih dari 5 tahun.

Dalam mendukung ketersediaan dan penggunaan benih tanaman pangan dan hortikultura di Kalimantan Tengah, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih TPH sampai dengan menjelang akhir tahun 2020, telah melakukan sertifikasi benih padi sebanyak 2.003,99 ton, jagung komposit sebanyak 1,20 ton dan benih buah-buahan  yaitu jeruk 26.127 batang, rambutan 5.860 batang, dan durian 8.000 batang.

Ke depan diharapkan lompatan penggunaan benih bersertifikat semakin meningkat, hal ini sangat beralasan dengan adanya program/kegiatan pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam membangun kawasan food estate di 2 (dua) Kabupaten yaitu Kapuas dan Pulang Pisau, hal itu memberikan peluang sekaligus juga tantangan bagi para produsen benih untuk memenuhi kebutuhan benih di Kalimantan Tengah, sehingga tidak lagi mendatangkan benih dari  provinsi lain. Hal ini tentu tidak menjadi peran/tugas PBT semata, tetapi melibatkan stakeholder terkait yaitu Dinas Pertanian, BPTP, Produsen dan Pengedar Benih, hal ini dapat berjalan dengan baik apabila koordinasi dan sinkronisasi di semua lini perbenihan mempunyai komitmen untuk mewujudkan industri perbenihan di Kalimantan Tengah.

Namun ada beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu: 

  1. Sistem perbenihan yang ada saat ini belum berjalan dengan baik, ketersediaan benih sumber sebagai pokok penting dalam proses produksi benih masih terbatas, kesesuaian varietas yang diproduksi dan yang diperlukan petani masih belum tepat, ketidaktepatan lainnya seperti mutu, waktu, harga dan lokasi masih perlu perhatian.
  2. Sarana dan prasarana yang dimiliki produsen benih masih terbatas (gudang, lantai jemur, alat prosesing benih dll).
  3. Pasar benih masih mengandalkan bantuan pemerintah

Dari  permasalahan tersebut diatas, perlu ada upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain :

  1. Meningkatkan peran petugas lapang dalam memberikan sosialisasi varietas unggul.
  2. Mendorong pihak produsen benih swasta untuk bekerjasama dengan produsen benih dalam hal pemasaran benih.
  3. Menumbuhkembangkan kegiatan penangkaran benih berbasis korporasi melalui kegiatan Pengembangan Petani Penangkar Benih (P3B) di wilayah sentra produksi benih dengan mempertimbangkan kelayakannya.
  4. Mendorong dan meningkatkan penangkar dalam bisnis benih melalui jejaring dengan memanfaatkan media yang dimiliki dan pelatihan di bidang perbenihan sesuai dengan kompetensinya.

Dari hal-hal tersebut, kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

  1. Penggunaan benih varietas unggul bersertifikat mempunyai dampak terhadap peningkatan produksi, produktivitas dan mutu hasil pertanian.
  2. Tugas pokok PBT adalah menyiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan melaporkan kegiatan pengawasan benih tanaman yang terdiri dari penilaian kultivar, sertifikasi, pengujian mutu benih, pengawasan peredaran benih tanaman, dan penerapan sistem manajemen mutu.
  3. Pijakan dalam pelaksanaan tugas berdasarkan peraturan di bidang perbenihan yang berlaku.
  4. Peningkatan profesionalisme PBT semakin diperlukan untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang ada.

Tulisan ini dihadirkan sebagai wahana informasi di bidang perbenihan terkait eksistensi dan peran PBT dalam mendukung perbenihan. Diharapkan kepada institusi terkait dengan perbenihan agar ke depan kegiatan perbenihan baik tanaman pangan maupun hortikultura di Kalimantan Tengah lebih meningkat lagi, hal ini bisa terwujud apabila adanya dukungan, komitmen, koordinasi, sinkronisasi  dan peran serta kabupaten/kota satu persepsi yaitu pentinggnya penggunaan benih varietas unggul bersertifikat. (Oong Adhari, SP / Pengawas Benih Tanaman Ahli Madya, BPSBTPH Kalimantan Tengah/Dinas TPHP)

TPHP Prov Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Mari Jaga Lingkungan Kita.
Kalteng Bicara Baik.

Facebook