Sekilas Info
Kontribusi dari Rikah Mustika, 11 Juli 2018 14:40, Dibaca 5 kali.
MMCKalteng- Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Daerah Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Kalimantan Tengah selama 3 hari sejak tanggal 10 sampai 12 Juli di Hotel Luwansa Palangka Raya. Acara dibuka oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Rabu (11/7). Nampak hadir Sekretaris Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) RI, Dr. Ir. Pribudiarta Nur Sitepu, MM.
Kepala Dinas DP3APPKB Provinsi Kalimantan Tengah dr. Adm. Tangkudung, M.Kes menyampaikan dalam laporannya rapat ini bertujuan untuk menyerasikan dan mensinergritas Kebijakan, Program dan Kegiatan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, mempercepat pelaksanaan implementasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) di Kabupaten/Kota untuk mendorong Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), membentuk Kabupaten/Kota layak anak di Provinsi Kalimantan Tengah, berkomitmen penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, mendukung anggaran terkait Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, serta mencegah/menghapus perkawinan usia anak di Kalimantan Tengah.
(Baca Juga : Gubernur Kalteng Saksikan Pertandingan Kalteng Putra vs Arema FC di Stadion Tuah Pahoe)
Fahrizal Fitri, S.Hut, MM, Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah "Program pembangunan tidak akan berjalan baik dan akseleratif apabila harmonisasi pusat, provinsi dan kabupaten/kota tidak berjalan dengan baik", pungkasnya saat membacakan sambutannya dalam acara tersebut. Dibutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dengan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan kabupaten/kota yang implementasinya berupa penguatan kelembagaan sebagai awal pelaksanaan tugas Dinas, sinkronisasi program/kegiatan evaluasi kinerja tahun 2018, serta program partisipasi masyarakat untuk mendukung pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan juga Pembangunan Berbasis Gender.
Harapannya melalui rapat ini dapat mendorong kepedulian masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan melalui pembentukan lembaga yang berbasis masyarakat yang memunculkan kembali nilai-nilai kearifan lokal, modal sosial seperti gotong royong, memberi peluang partisipasi perempuan khususnya dalam proses pengambilan keputusan, serta menempatkan perempuan bukan hanya sebagai objek tetapi juga sebagai subjek dalam pelaksanaan.
Sebelum acara pembukaan berakhir, dilakukan penandatangan komitmen untuk pencapaian tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana oleh Kementerian PP-PA, Bappenas RI, Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah. (Rikah / Foto : Asep)
