Pj Sekda Prov. Kalteng Membuka Rapat TEPRA SOPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah

Kontribusi dari Rikah Mustika, 07 Juni 2018 11:46, Dibaca 871 kali.


MMCKalteng - Tim Evaluasi Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) menggelar rapat dengan agenda sinkronisasi data realisasi APBD, APBN, Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah APBD dan APBN serta Penerimaan Pendapatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah posisi 31 Mei 2018 di aula Eka Hapakat Kantpr Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis (7/6).

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Ir. Ridwan Manurung, menyampaikan dalam laporannya, rapat ini bertujuan untuk memonitor dan mengevaluasi percepatan anggaran yang dilakukan oleh pemangku kepentingan (stakeholders) baik SOPD di lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah maupun di Kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah agar bisa mencapai target yaitu Triwulan I sebesar 20%, Triwulan II sebesar 50%, Triwulan III ebesar 85%, dan tanggal 15 November tahun berjalan sebesar 100%.

(Baca Juga : Gubernur Kalteng : Satukan Kekuatan dan Perkuat Komitmen Untuk Menjalankan Program Kesejahteraan Rakyat)

Hasil monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan realisasi penyerapan anggaran (APBD) yang dilakukan oleh 14 Kabupaten/Kota posisi 31 Mei 2018 yaitu realisasi fisik 31,11% dan realisasi keuangan sebesar 25,23%. Sedangkan realisasi penyerapan anggaran pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah realisasi fisik 28,11% dan realisasi keuangan sebesar 26,11%.

Pertimbangan ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No 41 tahun 2017 adalah adanya permasalahan dalam pelaksanaan anggaran belanja pemerintah, baik Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota yaitu rendahnya realisasi belanja pada awal-awal tahun dan selalu menumpuk di akhir tahun. Tujuan peraturan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi antar perangkat daerah se-Kalimantan Tengah serta optimalisasi penyerapan anggaran belanja dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tim monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan strategis sesuai keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/76/2018 telah melakukan rapat koordinasi dan disepakati pembagian wilayah menjadi 5 bagian yaitu wilayah I (Kota Palangka Raya-Katingan-Gunung Mas), wilayah II (Kapuas-Pulang Pisau-Barito Timur), wilayah III (Kotawaringin Timur-Kotawaringin Barat-Seruyan), wilayah IV (Barito Selatan-Barito Utara-Murung Raya), dan wilayah V (Sukamara-Lamandau).

Untuk penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dilaksanakan dalam 3 tahap yaitu tahap I 25% dari pagu alokasi, tahap II 45% dari pagu alokasi, dan tahap III dari sisa/selisih dari pagu realisasi.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri, S. Hut, MP, menyampaikan dalam sambutannya, belanja langsung dan belanja tidak langsung periode 30 April 2018 SOPD Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota masih dibawah target realisasi yaitu 30% keuangan dan 32% fisik, maka perlu didorong agar rencana aksi penyerapan belanja dapat tercapai secara optimal. Diharapkan kepada seluruh SOPD selain mempercepat pelaksanaan pembangunan dengan meningkatkan penyerapan anggaran, juga mampu menerjemahkannya ke dalam program/kegiatan strategis yang implementatif dan efektif serta sinergis.

Harapannya SOPD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah bisa fokus penyerapan anggaran dan membuat rencana aksi percepatan penyerapan belanja sampai Triwulan IV, lebih hati-hati dalam pengadaan barang dan jasa secara langsung yang dapat menimbulkan adanya indikasi korupsi, serta dalam pelaksanaan pilkada serentak di 10 Kabupaten dan 1 Kota bisa tertib dan menjaga netralitas sebagai ASN. (Rikah / Foto : Asep)

Rikah Mustika

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
Berita Terbaru
Radio Corner
Kalteng Bicara Baik.
Mari Jaga Lingkungan Kita.

Facebook