Dewan Kunjungi RSUD Doris dan RSJ Kalawa Atei

Kontribusi dari Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng, 02 November 2017 07:35, Dibaca 890 kali.


Pelayanan IGD dan Minimnya SDM jadi Sorotan

MMCKalteng - PALANGKA RAYA-Dalam upaya pengawasan pelayanan kesehatan, kalangan DPRD Provinsi menggelar kunjungan ke RSUD Doris Silvanus dan Rumah Sakit Kalawa Atei di wilayah Bukit Rawi Rabu (1/11). Jajaran yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kalteng H Heriansyah itu menemui unsur serta pasien di dua rumah sakit tersebut.

(Baca Juga : Dewan Dorong Peningkatan Fasilitas Samsat)

Legislator lainnya yang ikutserta, Ketua Komisi C H Syamsul Hadi dan jajarannya yaitu Duwel Rawing dan Ellisa Lambung. Dari hasil pantauan di lapangan ada sejumlah hal yang menjadi sorotan dan wajib mendapat tindaklanjut.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kalteng H Heriansyah di RSUD Doris Silvanus, merupakan fasilitas kesehatan yang kerap mendapat laporan. “Terutama di UGD dan juga poliklinik yang memang sudah ada perubahan,” ucapnya usai pelaksanaan kunjungan.

Selain itu BPJS sendiri juga diharapkan bisa menjalin koordinasi yang baik bersama pihak rumah sakit.

Menyangkut pelayanan di UGD pihaknya menekankan agar proses dan tahapannya berjalan cepat. Dari tupoksi serta sistem kerja sesuai informasi yang pihaknya terima, standart pelaksanaannya adalah dua jam. Namun terkadang kenyataan di lapangan berbeda, dimana tahapannya terkadang mencapai empat jam lebih.

Persoalan itu terkuak ketika dirinya secara pribadi, melihat langsung pelayanan di UGD tersebut. Tentunya dengan tidak menggunakan “embel-embel” anggota dewan melainkan sebagai masyarakat biasa. Hasilnya pelayanan di ruang tersebut benar-benar memakan waktu hingga empat jam lebih.

“Memang dari penyampaian Direktur RSUD Doris Silvanus, adalah belum adanya penerimaan honor daerah kesehatan, yang berakibat pada minimnya SDM itu, ditambah kurangnya ruangan,” ucapnya.

Hal itu lah yang menjadi target pihak rumah sakit agar terpenuhi, sementara fasilitas sudah sangat mendukung.

Keluhan itulah yang dibawa pihaknya untuk dilaporkan kepada gubernur, agar mencari solusi dalam menambah SDM dan ruangan di lingkup tersebut. Pasalnya yang mengalami kekurangan yaitu tenaga perawatnya yang nantinya ketika terpenuhi maka pelayanan di UGD tidak lagi melebihi standar dua jam.

Sementara untuk jumlah dokter, dianggap sudah mencukupi. Pihaknya selaku pengawas dan penyerap aspirasi, akan terus memantau permasalahan itu. Terkait moratorium penerimaan honor daerah, hal itu bisa saja disiasati dengan penggunaan dana BLUD. Artinya tidak menggunakan pendanaan di APBD, namun melalui dana mandiri.

Terpenting hal itu diketahui, oleh jajaran DPRD Kalteng serta Pemprov.

Selain itu menyangkut Rumah Sakit Kalawa Atei, pihaknya ingin melihat secara langsung sarana fisik, pelayanan, SDM, dan lainnya. Dari hasil kunjungan serta diskusi bersama direktur di rumah sakit tersebut, banyak hal-hal yang mesti dibenahi.

“Apa yang disampaikan menjadi catatan kami, dalam pembahasan anggaran 2018 nantinya,” ujar Heriansyah. Ditambahkannya keberadaan dari Kalawa Atei, menjadi sebuah instrument penting bagi dunia kesehatan. Dengan dibangunnya rumah sakit itu, masyarakat sudah memiliki akses dalam menindaklanjuti, persoalan pasien gangguan jiwa.

Artinya publik tidak lagi harus ke Banjarmasin, untuk permasalahan tersebut. Kalteng sendiri sudah memiliki rumah sakit khusus, yang menangani perawatan pengidap gangguan kejiwaan. Terkait masih minimnya sarana dan prasarana yang ada, hal itu sudah menjadi catatan pihaknya agar ke depan mendapat tindaklanjut yang lebih baik.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng

Merupakan salah satu kontributor di Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah.

Berita Lainnya
DPRD
DPRD
Berita Terbaru
Radio Corner
Kalteng Bicara Baik.
Mari Jaga Lingkungan Kita.

Facebook